ABSTRAK
Penelitian mengenai proses pembuatan keputusan desa di dalam proyek pembangunan swadaya masyarakat desa ini, bertujuan untuk menjawab pelbagai pertanyaan penelitian, yaitu (1)bagaimanakah peranan pejabat tingkat atas desa, pemimpin formal desa, pemimpin informal, dan warga desa biasa di dalam proses tersebut (2)bagaimanakah tahapan (prosedur) pembuatan keputusan desa, dan (3)lembaga desa apa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Dua kasus proyek pembangunan swadaya masyarakat desa yang dipilih, yaitu proyek bendungan Kali Pakijangan dan proyek jalan desa, merupakan unit analisis yang digunakan untuk menjawab pelbagai pertanyaan penelitian di atas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua kasus tersebut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Peranan pejabat tingkat atas desa ternyata sangat kecil. Camat sama sekali tidak memiliki keterlibatan di dalam tahapan-tahapan pembuatan keputusan desa, kecuali hanya selalu mewakilkan kepada Mantri Polisi. Dilihat dari aktivitas dan isi pembicaraannya, peranan pejabat kecamatan ini tidak lebih sebagai pemberi sambutan awal rapat tanpa sedikitpun terlibat di dalam pembahasan materi rapat. Peranan kepada desa ternyata cukup besar karena secara aktif turut terlibat di dalam keseluruhan tahapan pengesahan (legitimation), yaitu pelbagai jenis pembicaraan baik informal maupun formal yang menuju kepada penetapan suatu usulan proyek pembangunan swadaya masyarakat menjadi sebuah keputusan desa. Peranan para pemimpin informal ternyata sangat besar. Secara aktif mereka terlibat dari tahapan prakarsa (initiation) sampai kepada tahapan pengesahan (legitimation). Selain prakarsa proyek selalu berasal dari mereka, para pemimpin informal ini juga melakukan pelbagai kontak pribadi dan aktif terlibat di dalam semua jenis pembicaraan hingga keputusan desa pada akhirnya ditetapkan. Keterlibatan warga desa biasa ternyata hanya terbatas pada tahap pembicaraan informal, yaitu berupa kontak-kontak pribadi di antara mereka sendiri dan di dalam pertemuan kelompok-kelompok jamiyahan. Hal ini disebabkan aleh aturan tata tertib lembaga-lembaga desa yang tidak memungkinkan warga desa biasa untuk terlibat di dalam pertemuan-pertemuan formal LKMD maupun LMD. Keikutsertaan dan aktivitas warga desa di dalam kegiatan-kegiatan tersebut sangat tinggi. Hal ini dilihat baik dari inisiatif untuk mengemukakan pendapat, tanggapan, usulan, maupun kehadiran mereka. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa peranan paling besar di dalam proses pembuatan keputusan desa mengenai proyek pembangunan swadaya masyarakat berasal dari para pemimpin informal. Sedangkan prosedur pembuatan keputusan desa terentang mulai dari tahapan prakarsa (initiation) sampai kepada tahapan pengesahan (legitimation) dimana di dalamnya terlibat pelbagai lembaga desa, seperti LKMD, LMD, maupun kelompok-kelompok jamiyahan yang tersebar di seluruh wilayah desa.