Sebagai institusi publik, salah peran Badan Pertanahan adalah melakukan pendaftaran tanah guna memelihara kepastian hukum hak-hak atas tanah. Banyaknya keluhan masyarakat akan lemahnya kualitas dan kuantitas hasil mendorong perlunya reformasi pelayanan khususnya dalam sertifikat tanah. Masyarakat yang semakin maju senantiasa menuntut kualitas mutu layanan publik yang mereka peroleh sejalan dengan dinamika social ekonomi yang semakin berkembang. Kantor Pertanahan Kota Bekasi sebagai kepanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional dalam layanan (provider) masyarakat di bidang pertanahan berusaha memberi layanan prima menuju prinsip prinsip Good Governance.Dalam usaha peningkatan pelayanan, Kantor Pertanahan Kota Bekasi ingin memaksimalkan sarana yang ada baik sumber daya manusia, data dan ditunjang dengan penguasaan teknologi, salah satunya adalah kegiatan pemetaan bidang tanah dengan teknologi peta digital.Untuk mengukur keberhasilan pelayanan suatu metode yang relatif baru perlu adanya penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan hipotesis asosiatif antara variabel independen "metode pemetaan" terhadap variabel dependen `pelayanan pemetaan". Diharapkan dari penelitian dapat mengidentifikasi respon publik terhadap peningkatan pelayanan apabila dilakukan pemetaan bidang tanah memakai teknofogi digital.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis berdasarkan pengolahan hasil survey menggunakan kuisioner. Proses perhitungan menggunakan program SPSS versi 10.5. bengan metode analisis deskriptif dapat dilihat gambaran yang menyeluruh dari hasil survey.Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini perlu ditindaklanjuti baik pada tataran akademis maupun praktis. Tindak lanjut kerangka praktis dapat diwujudkan dalam bentuk masukan bagi Kantor Pertanahan, disamping itu tindak lanjut tataran akademis dapat dilakukan berupa pengkajian penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

---

As one of public institution, the role of Land Affairs Office in providing services in assurance of land owned by people is very big. The advance of the people needs required improvement in quality services. Bekasi's Land Affairs Office as branches of National Land Affairs Office which provide service in land affairs has tried to give its best services in applying the good governance principles.

In order to improve its services, Bekasi's Land Affairs Office has to exploit its resources backed by advance technology, one of them is mapping activity. To assess implementation of digital mapping method needs a research. This research intended to identify public responses to services received after using digital mapping.

To assess the succeed of public services as regulated in MENPAN Decree no. 51 as follows: simplicity, clear, security and convenience, transparency, efficiency, economically, justice, punctuality.

This research is based on analytical descriptive with process on survey result and comprehensive illustration from every variable respondent questioner. I hope it could illustrate field officer responses and the need of customers.

Based on the result acquired, it needs follow up in academic and practical field. Follow up in practical field could be implemented as input to and Affairs Office while follow up in academic field could be in further researches.