ABSTRAK
Dalam rangka usahanya untuk menghimpun dana masyarakat, pihak perbankan berlomba menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, seperti tabungan dengan bunga harian, tabungan berhadiah, deposito berhadiah. Dipihak lain, untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, selalu diikuti dengan persyaratan dan prosedur yang seringkali memberatkan calon nasabah.
Dalam perekonomian di Indonesia dikenal suatu lembaga kredit yang lain yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber dana, yaitu Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disebut Pegadaian). Pegadaian adalah Badan Perkreditan yang berada langsung di bawah pengawasan Departemen Keuangan, yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dengan menerima jaminan berupa barang-barang bergerak. Persyaratan yang ringan, prosedur yang sederhana dan pelayanan yang cepat adalah ciri dari Pegadaian.
Namun dalam perkembangannya, masyarakat lebih mengenal Lembaga Perbankan dibandingkan dengan Pegadaian. Keengganan masyarakat menggunakan jasa Pegadaian karena Pegadaian sering diidentikkan dengan kemiskinan. Sesuai dengan tujuan awal didirikannya Pegadaian, yaitu untuk memberantas lintah darat, rentenir atau praktek riba gelap yang memberatkan kehidupan masyarakat kecil, sehingga pengguna jasa Pegadaian sebagaian besar adalah masyarakat golongan bawah.
Pegadaian adalah lembaga yang unik. Disatu pihak Pegadaian diharapkan bisa memberikan kredit kepada siapapun yang membutuhkan, sedangkan dipihak lain Pegadaian tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro atau deposito, seperti halnya dengan Bank.
Penelitian ini mencoba mengkaji faktor penentu perkembangan Pegadaian, khususnya di Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 1983 sampai dengan 1992. Dalam analisis dapat pula diketahui faktor apa sebetulnya yang dominan sebagai penentu perkembangan Pegadaian, sehingga apabila faktor tersebut dapat diketahui, dapat membantu untuk menentukan kebijakan Perum Pegadaian selanjutnya.
Tidak banyak teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan kekhasan misi, sifat maupun ciri Pegadaian itu sendiri. Sehingga model dibangun atas dasar prasurvey dan data yang ada di lapangan.
Faktor-faktor yang diduga sebagai penentu perkembangan Pegadaian adalah jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, jumlah pegawai, tanggapan nasabah atas kredit yang diperoleh, pelayanan dan kepuasan nasabah.
Dari delapan faktor tersebut, tujuh faktor yaitu jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, kredit, pelayanan dan kepuasan nasabah mempunyai tingkat keeratan yang tinggi terhadap model dan jumlah nasabah merupakan faktor yang dominan dalam menentukan perkembangan Pegadaian. Hal ini mengingat nasabah Pegadaian adalah nasabah dengan penmintaan pinjaman dalam jumlah kecil, sehingga semakin banyak nasabah maka akan semakin besar omzet Pegadaian. Sedangkan faktor jumlah pegawai mempunyai tingkat keeratan yang rendah terhadap model, yaitu 0,37. Ini berarti bahwa jumlah pegawai meskipun tidak sesuai dengan formasi pegawai yang ada, kegiatan Pegadaian tetap dapat berjalan dengan baik.