Pemerintah senantiasa berupaya mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggulirkan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).Sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat P2KP berangkat dari pegangan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh rangkaian pembangunan. Masayarakat harus menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Dengan partisipasi yang luas dari masyarakat, diharapkan program ini dapat berhasil. Keberhasilan program kegiatan pengembangan masyarakan dapat diukur dengan adanya konsistensi antara kebijakan dan perencanaan dengan pelaksanaan, adanya proses penyebarluasan informasi, peranan tenaga pendamping dan keberlanjutan program itu sendiri.Dalam pelaksanannya P2KP dinilai sering tidak konsisten sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat, sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai. Karena itu, evaluasi terhadap program ini dirasakan perlu untuk dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan dalam studi ini adalah analisis terhadap dokumen P2KP dan analisis terhadap implementasi program di lapangan, yaitu di Badan Keswadayaan Masyarakat BKM Bina Budi Mulia di Kelurahan Pancoran Mas.Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Perlu dirumuskan dengan tegas, bentuk wadah lembaga pemberdayaan dan pengelola keuangan P2KP, Berta lembaga pengelola keuangan lain di tingkat kelurahan dalam rangka masih pada koridor pemberdayaan warga melalui kepemilikan dan swakelola wadah kelembagaan yang tepat secara aspek legalitas hukum pada skala kelurahan yang selaras dengan Undang-undang / Peraturan pemerintah berkaitan dalam mengelola Dana Masyarakat.Demikian halnya dengan ditetapkannya dalam manual P2KP bahwa warga yang memanfaatkan Dana P2KP dalam bentuk pinjaman (bergulir) dikenai persyaratan menyerahkan Jaminan senilai dengan Dana P2KP yang dipinjamnya. Permasalahannya adalah BKM (dengan perangkat UPK-nya) bukanlah lembaga keuangan seperti halnya Lembaga Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam, atau Pegadaian yang memiliki hak sita jaminan apabila pihak yang meminjam bermasalah dikemudian hari dengan angsuran pinjamannya.Disain proyek P2KP belum mencerminkan aspek-aspek community based development. Strategi yang dikembangkan juga belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan institusi lokal. Bahkan ditilik dari indikator-indikator yang digunakan dalam perangkat evaluasi kinerja program semakin menegaskan kesimpulan tersebut.Dari beberapa aspek perencanaan program P2KP tidak mencerminkan aspekaspek CD. Hal ini dapat dilihat dari segi: pertama, Penentuan kelurahan yang menjadi sasaran program ini menjadi bersifat top-down (perbandingan data BPS dengan data anggota KSM). Kedua, Terkait dengan segi pertama, definisi tentang kemiskinan masih dimonopoli oleh pemerintah pusat untuk kepentingan proyek, tanpa mempertimbangkan perspektif masyarakat. Akibatnya, program ini tidak mencapai kelompok sasaran yang dituju. Ketiga, Manual project secara operasional kurang menyentuh (detail) aspek CD di tingkat mikro (terutama BKM dan KSM), akibatnya baik BKM maupun KSM menterjemahkannya dengan konsepnya sendiri-sendiri sehingga hasil studi lapangan menunjukkan variasi tingkat keberhasilan dan kegagalan BKM/KSM. Keempat, BKM sebagai institusi lokal ditingkat komunitas tidak didisain sebagai kelembagaan masyarakat yang betul-betul independen dari birokrasi pemerintahan (terutama kelurahan). Kelima, indikator-indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja program cenderung bias proyek. Indikator yang ada banyak mengukur aspek-aspek kuantitatif dari proyek, misalnya jumlah kelurahan, jumlah fasilitator, jumlah dana yang diserap dan sebagainya, namun belum mengukur aspek-aspek kualitatif, misalnya, seberapa besar tingkat patisipasi masyarakat terhadap keberadaan BKM, seberapa besar legitimasi BKM yang ada dimata masyarakat, persentase orang miskin yang berbasil dijangkau oleh program, bagaimana kualifikasi fasilitator yang dilibatkan dan sebagainya.