ABSTRAK
Pada hakekatnya pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana pelaksanaan kebijaksanaan yang mengatur penyisihan laba BUMN 1-5% untuk pembinaan PK dan Kop dapat memberikan insentif bagi BUMN, Pengusaha Kecil dan Koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kebijaksanaan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Teori yang melandasi pembahasan pokok permasalahan di atas, antara lain: biaya transaksi (Williamson, 1990: 165), hubungan principals-agents (Williamson, 1985: 14), kategori kepentingan (Hardjosoekarto, 1994: 23), separation of ownership and control (Fama & Jensen, 1985: 118), bentuk-bentuk kepemilikan usaha (Eggertsson, 1990: 178-188), corporate recycle (Adizes, 1988: 11-79) teori pengusaha kecil dan koperasi. Kebijaksanaan yang melandasi pelaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui BUMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, SK Menteri Keuangan Nomor 12321MK.01311989 dan Nomor 3161MK.0161 1994. Dikeluarkannya kebijaksanaan ini, diharapkan dapat memberikan insentif, tcrciptanya pemerataan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi PK dan Kop, di lain pihak diharapkan dapat mendorong berkembangnya usaha yang memiliki keunggulan yang didasarkan kemitraan usaha atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, koperasi, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif. Sumber datanya diperoleh dari 3 unit BUMN dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melaiui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan. bahwa selama 4 tahun (1990-1994) telah disalurkan dana sebesar Rp. 366.006 juta untuk 39.993 unit PK dan 18.791 unit Koperasi ternyata pelaksanaan penyisihan laba BUMN bagi PK dan Kop belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan dalam operasionalisasinya belum didukung dengan data dasar (data base) posisi usaha. Kesimpulannya bahwa kebijaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui penyisihan laba BUMN 1-5 % belum sepenuhnya memberikan insentif bagi BUMN, PK dan Kop dan teknis operasionalnya belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Iaba BUMN, maka perlu didukung dengan data dasar(database), matching plan,dan kebijaksanaan yang ada perlu dikaji untuk mendukung bekerjanya pembinaan PK dan Kop.