Pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat di wilayah tersebut, baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, maupun sarana-prasarana. ?Pemerintah? perlu memberdayakan masyarakat di wilayah tersebut sehingga masyarakat secara mandiri dapat ikut serta membangun wilayahnya. Untuk mengatasi permasalahan di permukiman kumuh Depkimpraswil mengudakan pilot project pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP. Pendampingan ini penting karena masyarakat belum slap untuk dilibatkan secara penuh dan adanya keterbatasan dalam mengembangkan diri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP, yaitu mendeskripsikan tahapan kegiatan pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah konsep pemberdayaan, pendarnpingan, permukiman kumuh, sebagai rujukan literatur yang digunakan untuk menganaiisis dan membandingkan dengan proses hasil penelitian dilapangan. Penelitian ini difokuskan pada tahap pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP yang terkandung dalam tahap-tahap yang dikemukakan Adi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif mengenai pelaksanaan CAP di Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Data diperoleh dari informan sebagai pelaku yang terlibat langsung pada proses pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP dan memahami kondisi kelurahan Kebonjati. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi dakumen, wawancara mendalam dan pengamatan, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan, dan interpretasi data melalui tema utama. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi, kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara dan gambar-gambar kemudian dibuat pembahasannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP yang dilaksanakan melalui 10 tahap ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Depkimpraswil, yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pembentukan TPM, tahap pelatihan TPM, tahap SKS , tahap penyusunan RPJM, tahap pelatihan IIEP, tahap penyepakatan RPJM, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Tahapan tersebut sejalan dengan tahapan yang dikemukakan oleh Adi.

Pendampingan masyarakat dalam penyusunan CAP, ada beberapa faktor
yang menjadi penghambat dan pendukung dilihat dal aspek internal dan ekstemal. Faktor penghambat internal terdiri dan kendala waktu, kurangnya pemahaman terhadap kondisi masyarakat, minimnya tenaga pendamping: Sedangkan faktor penghambat eksternal dapat dilihat dari persepsi masyarakat terhadap program CAP, trauma masyarakat terhadap program pemerintah, adanya kelompok masyarakat yang kurang setuju dengan program yang akan dilaksanakan, dan turunnya dana yang tidak tepat waktu. Di sisi lain pendampingan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena didukung oleh pendidikan pendamping, pengalaman kerja dan pelatihan pendamping, pengalaman berorganisasi pendamping, keterampilan berkomunikasi, kemampuan.TPM menggerakkan masyarakat, menetap selama program, kredibilitas dan pengalaman tim konsultan.

Berdasarkan hasil penelitian maka. direkomendasikan kepada Depkimpraswil melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Jawa Barat, TPL, dan TPM di masyarakat sebagai pendamping untuk meningkatkan kualitas pendampingan, sehingga di masa yang akan datang pembercayaan menghasilkan masyarakat yang mandiri sesuai dengan kemampuannya.