Saat ini struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh usaha kecil yakni sekitar sembilan puluh delapan persen. Ini artinya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia hidupnya tergantung kepada usaha kecil. Dengan demikian pengembangan usaha kecil menjadi sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun sektor yang demikian penting dalam mensejahterakan mayarakat ini masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan, antara lain pertumbuhannya yang sangat lambat bahkan cenderung menurun, stagnasi dalam penyerapan tenaga kerja, tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup dan keterbatasan akses kepada berbagai sumber daya yang ada.Salah satu penyebab posisi usaha kecil seperti tersebut di atas karena umumnya mereka berada di sektor informal. Kesulitan untuk mendapatkan formalitas karena mahal dan berbelit-belit, telah menjadi hambatan untuk berkembang bagi sektor informal. Pelayanan perizinan yang dijalankan oleh organisasi birokrasi pelayanan perizinan SINTAP di Kota Parepare telah menjelma menjadi sebuah tembok pemisah yang tinggi antara sektor formal dan sektor informal.Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami mengapa organisasi yang seharusnya melayani masyarakat justru melakukan hal sebaliknya dan bagaimana organisasi ini berbeda dari yang seharusnya dan faktor-faktor apa yang membuatnya mampu melakukannya. Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pengumpulan informasi dilakukan melalui focus group discussion dan diperkuat dengan survey. Sumber informasi adalah seluruh staf SINTAP dan pengusaha kecii sebagai pengguna SINTAP.Dari basil pengumpulan informasi terdapat beberapa kesimpulan. Pada tingkat makro organisasi menunjukkan bahwa orientasi kegiatan organisasi adalah lebih pada pemenuhan kebutuhan pemerintah dari pada kebutuhan pengusaha kecil yang dilayaninya. Sementara pada tingkat mikro organisasi yakni pada tingkat prosedur pelayanan dan orientasi individu sebagai pelaksana pelayanan, menunjukkan bahwa orientasi pelayanan pertama semata-mata untuk memenuhi standar-standar baku yang telah ditentukan tanpa memperhatikan dinamika usaha serta pada pemenuhan kebutuhan individu karyawan pada organisasi ini.Untuk itu dibutuhkan upaya rekonstruksi terhadap organisasi birokrasi SINTAP melalui strategi debirokrasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Upaya debirokrasi dengan menciptakan sistem baru merupakan tahap pertama dengan perubahan struktur sebagai pusat perhatian. Upaya debirokrasi akan lebih optimal bila dilanjutkan dengan proses internalisasi sistem baru melalui strategi deregulasi, dimana sisi kultural menjadi fokus perhatian perubahan.Rekonstruksi ini pada dasarnya bertujuan untuk membuat organisasi ini lebih terbuka dan sekaligus menjadi bagian dari organisasi social yang lebih luas. Rekonstruksi SINTAP lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi ini untuk menjadi agen perubahan yang efektif. Dengan demikian terjadi peningkatan SINTAP sebagai subsistem dari sistem negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam menjamin masyarakat memiliki pekerjaan dan karenanya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.