ABSTRAKCita-cita dan tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik Indonesia secara normatif ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa pemerintah dibentuk antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Dari norma tersebut terkandung makna kewajiban negara untuk melaksanakan perlindungan (proteksi) terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup rakyat dan wilayah Indonesia, dan makna perlindungan tersebut secara umum juga meliputi perlindungan terhadap ancaman dan gangguan yang mempengaruhi keberadaan sumberdaya alam serta ekosistemnya, sehingga untuk mewujudkan norma tersebut dihadapkan tiga faktor penentu yang harus diperhatikan, yakni bumi tempat berpijak, jiwa manusia yang hidup di atasnya serta lingkungan hidup yang berpengaruh.Kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup diwujudkan dengan diberlakukannya beberapa Undang-undang, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri yang merupakan petunjuk pelaksanaannya, di mana semuaketentuan tersebut akan bermakna bila norma dan kaedahnya mampu diterapkan dan dilaksanakan sesuai maksud dan tujuannya, sehingga untuk mewujudkan keadaan tersebut diperlukan peran aktif setiap pihak dalam keberadaan, fungsi dan tugasnya.Sesuai ketentuan Undang-undang Nomer 20/Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomer 8/Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa POLRI bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban umum serta bertindak sebagai aparat negara penegak hukum yang bertugas menegakkan dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan, oleh karenanya POLRES Pandeglang sebagai salah satu Kesatuan Operasi Dasar POLRI wajib melaksanakan peran dan fungsinya sebagai unsur pelindung dan pengamanan sumberdaya alam serta ekosistem alam lingkungan di daerah hukumnya, yang bertugas antara lain melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus kerusakan kawasan Ujungkulon sesuai dengan konsep pengelolaannya yang beerbentuk Taman Nasional.Pengelolaan konservasi kawasan dengan konsep Taman Nasional mempunyai makna pengelolaan yang di dalamnya terdapat "aspek pengelolaan obyek yang menyangkut kepentingan umum", sehingga dalam pengelolaannya harus selalu mengarah kepada upaya untuk mewujudkan keadaan yang tertib, tentraman, dan aman, yang mengarah terhadap upaya terbentuknya kesatuan bangsa, kemakmuran hidup masyarakat di sekitarnya, dan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakatnya.Manusia penyebab kerusakan lingkungan hidup dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu yang pertama adalah golongan manusia yang menjadikan kerusakan karena ketidaktahuannya bahwa segala kegiatan yang dilakukan dapat merusak lingkungannya, yang kedua adalah golongan manusia yang merusak karena dorongan kebutuhan hidup yang sangat mendesak, dan yang ketiga adalah golongan manusia yang menjadikan kerusakan karena dorongan nafsu untuk pemenuhan kepuasan diri dan/atau kelompoknya.Secara faktual terlihat telah terjadi penurunan kualitas tanah di beberapa lokasi, di mana terlihat air laut terinterusi dan terabsorbsi ke area terestrialnya, dari keadaan tersebut telah mempengaruhi keseimbangan sumberdaya dan ekosistemnya dengan dibuktikan semakin sulitnya kehidupan beberapa spesis vegetasi yang biasanya tumbuh di kawasan tersebut, dan bahkan beberapa habitat dari kehidupan satwa langka sudah sulit diketemukan lagi, oleh karena itu untuk mengantisipasi keadaan tersebut diperlukan suatu upaya nyata dari semua pihak, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangannya.Dengan ruang lingkup kajian yang berkisar pada upaya penanggulangan kasus perusakan kawasan lindung Ujungkulon, khususnya terhadap pelaksanaan tugas POLRES Pandeglang dalam upaya dukungannya terhadap pengelolaan TN Ujungkulon tersebut, maka topik bahasannya menyangkut keadaan sosial masyarakat penduduk yang bermukim di sekitar kawasan lindung Ujungkulon, berbagai kebijakan dalam upaya pengelolaan TN Ujungkulon, dan konsep operasional kepolisian yang diterapkan dalam mendukung upaya pengelolaan TN Ujungkulon.Dengan topik bahasan tersebut di atas dilakukan penelitian terhadap hasil pengelolaan kawasan lindung tersebut, yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi kerusakan, menggunakan kuesioner dan acuan kepustakaan, dilakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pengelolaan TN Ujungkulon dan pelaksanaan peran serta tugas POLRI setempat dalam mendukung upaya pengelolaan kawasan lindung tersebut, selain itu juga dievaluasi tingkat persepsi masyarakatnya terhadap kebijakan dan kegiatan pengelolaan kawasan lindung tersebut.Untuk mengevaluasi tingkat persepsi masyarakat menyangkut faktor-faktor tingkat pengetahuan, tanggapan, adaptasi dan partisipasi sosial masyarakat terhadap obyek, sehingga dengan mengetahui keadaannya tersebut dapat diketahui juga tingkat keberhasilan dalam pengelolaan kawasan lindung tersebut, dan dari hasil evaluasi tersebut dapat diasosiasikan dengan tingkat persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pihak pengelola kawasan tersebut.Dengan menggunakan beberapa variabel dan indikator yang telah ditentukan, dan dengan mendasari pada acuan teori mengenai adaptasi dan partisipasi sosial, dilakukan pengukuran terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap obyek tersebut.Kuesioner ditujukan kepada warga masyarakat di sekitar kawasan lindung, terutama yang dalam keberadaannya masih menyandarkan kebutuhan hidupnya pada keberadaan kawasan tersebut, sehingga dengan memperhatikan derajat keragaman dan normalitas populasinya maka kuesioner disebarkan secara non random untuk 100 responden, di mana sampel respondennya ditentukan dengan cara penjatahan yang dilakukan dengan perincian :a. Untuk sampel dari masyarakat umum ditentukan 73 % dari seluruh jumlah responden, yang penjatahannya terbagi untuk 10 s warga masyarakat yang bekerja di bidang pemerintahan, 10 % warga masyarakat yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat, 20 % warga masyarakat yang bekerja di bidang pendidikan, 20 % untuk yang bekerja di bidang keagamaan, serta 40 % untuk warga masyarakat awam yang bekerja sebagai petani dan/atau nelayan.b. Untuk sampel dari personil pelaksanaan peran dan tugas PDLRI ditentukan sejumlah 27 % dari keseluruhan jumlah responden, yang terbagi 20 % untuk golongan Perwira sebagai kelompok penentu kebijakan dan 80 % untuk golongan Tamtama dan Bintara sebagai pelaksana tugas di lapangan.Dengan asumsi bahwa keseluruhan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka pengukuran tingkat keberhasilan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan dengan metoda Total quality control, yang pengukuran dan analisisnya mendasari pada Environmental Quality Analysis Method, di mana tingkat kualitas suatu keberhasilan dinyatakan dengan prosentase hasil perbandingan antara "nilai besaran" dengan "Nilai kepentingannya" yang diukur dari nilai modes data kuesioner, yang proses penghitungan statistiknya dilakukan dengan menggunakan program SPSS/PC+ dan yang selanjutnya dalam mengidentifisir dan menganalisis datanya dengan menggunakan Matrik Morfologi atau Tabel dampak silang.Hipotesis dalam tesis ini menggunakan hipotesa kerja, yaitu :a. Tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah akan mempengaruhi cara hidup dalam memanfaatkan sumber daya lingkungannya, dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat akan mempengaruhi tingkat kerusakan kawasan di lingkungannya.b. Intensitas bimbingan aparat pengelola akan berpengaruh terhadap kadar kepatuhan masyarakat setempat, karena upaya rekayasa sosialnya dalam menggerakan masyarakat akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam pola pendayagunaan sumberdaya alam, yang sekaligus juga akan memberikan dampak positif bagi terbinanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungannya.c. Oleh karenanya kemampuan dukungan POLRI terhadap upaya pengelolaan kawasan lindung sangat menentukan.Dari hasil analisisnya dapat dibuktikan kebenaran seluruh hipotesis, di mana dalam kesimpulannya dinyatakan juga bahwa pengelolaan kawasan lindung sebagai suatu obyek yang mempunyai aspek kepentingan umum dalam kegiatannya tidak akan dapat dilepaskan dari pelaksanaan peran dan tugas POLRI, sehingga untuk upaya pengelolaan suatu kawasan lindung akan diperlukan kemampuan dukungan POLRI beserta aparat pendukung lainnya.

---

ABSTRACT

The ideal and aims of the establishment of the Government of the Republic of Indonesia wich was normatively decided in the Preamble of the 1945 Constitution, in wich was set forth that the Government was established, inter alia - to protect the whole Indonesian People and the entire Indonesian Archipelago along with improving the general welfare, increasing the people's life and together to take part in the world's order, based on the independence, eternal peace and social justice.

From the above said norms - which are containing of significant meaning, there is an obligation of the State to provide protection to the existence and the continuity of the people's way of living and the Indonesian Archipelago, protection which is normally, covering of protection against the influencing threat and disturbing factors toward the natural resources and its ecosystem, so that to realize said norms, three main factors should be taken into account, inter alia - the earth to stand on, the spirit of the human being which is living thereon and its environmental.

The protection policy to the living environment as realized in some Laws, Decree of the President an Decision of the Minister which form a Guideline of the implementation, determinations of which should be faithfully obeyed by the whole people in order that its significant meaning and its legal norms can be implemented according the purpose and objective and therefor that everyone is required to take part actively, pursuant to his function and duty.

Pursuant to the Law No. 20/1982 concerning the Fundamental Defence and Security of Republic of Indonesia, and Law No. 8/1981 concerning law of criminal procedure, in which is set forth - that POLRI is responsible in performing of law and general order and shal act as the state's apparatus in order to carry out the law enforcement which is in effect, therefor that POLRES of Pandeglang as one of the Task Force's of POLRI's Basic Operational Unit is compulsory to carry out its role aand function as a protection and security factor on natural resources and ecosystem of its natural environment in their territory, and in their capacity to provide prevention and observation against the damages of the National Park of Ujungkulon according to their management concept.

Management of concervation territory with its National concept has its special management meaning therein to "handle the management object involving the public interest", sothat, in its process - it should always be directed to any effort to create law and order, security, peaceful condition to enter into the formulation of the National Unity, environmental welfare of the community and protection of humanity value along with its social way of living of the community.

The cause of damages of the environmental living by human being can be categorized or classified into three categories, namely, group of human being which has no awareness of, what have been damageg, secondly, doing something wrong to fulfil their needy which is inevitably, and, thirdly, group of human being which is intentionally hunting for obtaining satisfaction and/or to gain any profit for their group.

In fact, it can be proved by the decrease of the quality of land occuring at some locations, seawater has been absorbed and polluted to their terrestrial, causing of imbalance of the resources and its ecosystem sothat the existence of some species of vegeterian which are growing in said area, and in fact, it is difficult to find some habitations of fauna, so that, in order to anticipate the said condition, certain effort should be taken in maintaining the preservation/prevention and to cope with its condition.

Based on the scope of this case study comprising to the effort to scope with the damaged preserved area of Ujungkulon, especially to the implementation of POLRES of Panndeglang in its effoer to support the management of the Nastional Park of Ujungkulon, its topic is involving the condition of social aspect of the people living surrounding said National Park, several policies of its management and the operational concept of the Police Corp which has been adapted to support said management.

With said topic study a research has been conducted on the result of said protected area management, with performing of direct observation at the damaged location, using of questionaire and reference of literature, evaluation has been made to the result of management of Ujungkulon National Park together with all participants and local Police Force in supporting said protected area, and besides, evaluation has also been made to the level of the community's perception of its activity policy.

To evaluate the level of its community's perception, involving their knowledge factors, response, adaptation and participation 8of the social living of the obyect, in order to be familiar with the result of the management of said protected area in association with the level of the community's perception.

Using of some variable and indicator along with adapting to the theory of pointing at the adaptation and social participation, measurement has been conducted toward the level of community's perception of said object.

Questionnairs were directed to all people living around said protected area, mainly, which is inn their existence still relying their necessary of life on said protected area, sothat, the questionnair circulated to the people to notice the degree of its uniformity and normality of population, non-randomly circulated to 100 respondents, sample of the respondence which is determined according the distribution with the following specification :

Sample from the general public society is determined to 73 % from total respondents and its distribution is divided into or for 10 % of people working with the Government, 10 % for people working at the private institution of the community, 20 % of people working in the field of Religiuous Movement and 40 % for people living as farmer and/or fishery.

Sample for the executive personals and the task of POLRI is determined to 27 % of total respondents, divided into 20 % for the Officers as the policy-maker group, and 20 % for lowrangking and uncommissioned personals as the task executors or fiel implementors.

With assumption that the whole samples originated from the population with normal distribution, therefor that, measurement of the level of result of the protected area management using of Total Quality Control Method, based on Environmental Quality Analysis Method, where the quality level of the result is stated with procentage of the comparison result between "larger value" and "interest value" as measured from the value of the questionnair data modes, with a statistical calculation process performed, using of SPPS/PC+ program and which in the identification and data analysis further, using of Morphologic Matrix or Crosss Ref. Table.

Hypothesis in this thesis is using the working hyphotesis, namely :

a. The degree of knowledge of the community which is low will affect their way of life in benefiting the environmental resources, and the values of the community social way of living will effect the level of the damaged area of the environment.

b. The intensity of guidance of the management apparatus will affect the degree of the local community's obedience, because their social effort in activating the community will affect the way of life of the community's conceptional pattern in using of the natural resources and all at once also to provide a positive result to their safety and orderly condition of the environmental community.

c. Therefor that the capability of POLRI to support the management effort of the protected area is of most determined.

From the result of said analysis. it can be proved the correctness of all the hypothesis, where in its conclusion is stated also that the management of the protected area as an object with public interest in its activity can not be separated from the execution of task and role of POLRI, sothat, to manage certain protected area, special capability and skill is required from the POLRI together with all other supporting apparatus.