Kasus Bupati Kampar berawal dari pengusiran yang dilakukan Bupati Kampar, Jefri Noer terhadap salah seorang guru teladan Tingkat Nasional yang juga seorang Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Air Tiris, Abdul Latif. Seperti yang telah diberitakan oleh harian Kompas (11102), peristiwa itu terjadi di tengah-tengah dialog antara Bupati dengan para guru se-Kabupaten Kampar pada Kamis, 5 Februari 2004 lalu. Tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Bupati, menyebabkan munculnya berbagai persoalan atau isu sehubungan dengan peristiwa tersebut.Sesuai gejala yang ditemui, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sebagian dari Metode Audit Program Monitoring Lingkungan atau Environmental Monitoring Audit Programs, yaitu pada Tahap Peringatan Dini (Early Warning Phase). Sebagai penelitian yang bertujuan untukmengetahui kecenderungan pendapat umum yang dimuat dalam media massa dalam hal ini harian Kompas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi analisis isi, dengan tetap mengacu pada gejala-gejala pendapat umum, yaitu adanya isu (tahap munculnya isu), adanya pro dan kontra (tahap diskusi) dan adanya sejumlah orang panting (tahap upaya kesepakatan). Analisis dilakukan terhadap 32 isi seluruh berita mengenai kasus Bupati Kampar yang dimuat di harian Kompas sebanyak pada kurun waktu 11 Februari - 26 Maret 2004.Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan unjuk rasa merupakan isu yang paling sering muncul dalam berita kasus Bupati Kampar. Sementara kecenderungan arah isu pemberiitaan tersebut sebagian besar menunjukkan sebagian besar arahnya adalah negatif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang paling sering muncul sebagai sumber berita dalam kasus ini.Berkaitan dengan fungsi pers dan kinerja para editor media massa, hasil penelitian ini memperlihatkan adanya proses penetapan agenda (Agenda Selling) dan Teori Struktural Fungsional yang dilakukan harian Kompas dalam memberitakan kasus ini. Jadi, terjadi sinergi antara agenda media masa, agenda publik, dan agenda kebijakan, saat agenda kebijakan yang dimuat oleh elit didasarkan Well agenda publik yang tercermin dan disalurkan oleh media massa sesuai agenda pemberitaan media massa tersebut.Hasil penelitian ini pun menunjukkan kesesuaian dengan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini. lsu unjuk rasa sebagai isu yang paling sering muncul telah menjadi pertimbangan utama Mendagri dalam memenuhi tuntutan untuk menonaktifkan Bupati dan Wakil Bupati Kampar.Atas dasar temuan ini, disarankan untuk menerapkan Audit Program Monitoring Lingkungan khususnya tahap Peringatan Dini (Early Warning Phase) untuk mengetahui gejala awal khususnya mengenai pendapat umum atau peristiwa-peristiwa sosial lainya yang mungkin memiliki pengaruh penting bagi sebuah organisasi atau institusi.