Tulisan ini mencoba memberikan analisa terhadap permasalahan tanah eks Kesultanan Kasepuhan Cirebon yang kembali muncul kepermukaan. Masalahnya adalah diambil alihnya tanah milik eks Kesultanan Kasepuhan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Lebih dari empat puluh tahun perselisihan mengenai hal tersebut belum juga selesai, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Bagi Pemerintah permasalahannya dianggap telah selesai karena beranggapan bahwa Cirebon adalah daerah Swapraja / bekas Swapraja, sebaliknya pihak Kesultanan Kasepuhan tidak bisa menerima hal tersebut karena berpendapat bahwa Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swapraja. Beberapakali dibentuk team peneliti untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak juga bisa mengatasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini. adalah Yuridis Normatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian, lapangan melalui wawancara. Ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Cirebon tidak pernah menjadi daerah Swaparaja/ bekas Swapraja dan redistribusi atas tanah tersebut berjalan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.