Persoalan regulasi di Indonesia tak pernah selesai. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal, yang pertama regulasi selalu tertinggal dari perkembang teknologi dan yang kedua pemerintah sebagai regulator juga berperan sebagai operator, sehingga hampir setiap kebijakannya menjadi bias.Saat dunia telekomunikasi dikejutkan ketika beberapa bulan lalu disusul Bacrie Telecoinunication pada bulan ini dan tidak lama lagi PT Indosat meluncurkan jaringan telepon bergerak terbatas (limited mobility) dengan teknologi seluler CDMA 2000 IX dengan tarif sama dengan telepon rumah (PSTN). Tentu saja masyarakat menyambut baik karena mereka dapat menggunakan telepon genggam dengan tarif yang murah.Lain dengan operator GSM menganggap produk ini melanggar regulasi, yang dilanggar dalam izinnya, jenis tarif, diskriminasi BHP frekuensi dan subsidi interkoneksi. Karena operator GSM menuntut Direktorat Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Perhubungan membenahi operasional CDMA 2000 1X. Jika hal itu tidak dilakukan, maka mungkin akibatnya operator GSM akan gulung tikar, karena terjadi kompetisi yang tidak adil. Untuk kasus yang sama pernah terjadi di India.Terlepas dari pro-kontra kepada operator seluler atau PT Telkom, penulis menganggap hal ini perlu diselesaikan segera, apakah peluncuran CDMA 2000 IX dengan pulsa rumah oleh PT Telkom, disusul oleh Bacrie Telecomunication dan sesudahnya PT Indosat apakah melanggar regulasi atau tidak ? Jadi thesis ini akan membahas kajian kelayakan pembangunan jaringan CDMA 2000 IX ditinjau dari sisi regulasi.

---

The problem with telecommunication regulation has never been completely solved. The main causes are that the regulation is always left behind by the technological advancement and the government is also act as an operator, therefore the government regulation is almost never impartial.

The telecommunication industry is surprised by PT Telkom of May 2003, Bacrie TeIecomunication at this month dan very soon PT Indosat will release limited mobility cellular, which is based on CDMA 2000 1X technology. The tariff is the same with the PSTN tariff. The consumer will be delighted but the GSM operators will see that this product is a regulation breach. The breach is on tariff type, license, BHP frequency discrimination and interconnection subsidy. Therefore the GSM operators require directorate general of Pos and Telecommunication regulate CDMA 2000 1X operation. If this is not taken then, the GSM operators may go to bankruptcy, because of unfair competition. The case has happened in India.

The writer thinks that this problem must be solved very soon. The question is that the launching of CDMA 2000 1X with household tariff by PT Telkom, Bacrie Telecommunication and PT Indosat is breaching any regulation or not. This thesis discus the feasibility of development of CDMA 2000 IX from the regulation.