Karya akhir ini meneliti tentang perbedaan penentuan hak pemajakan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda terhadap tenaga kerja asing dari Amerika Serikat yang berada di Indonesia. Objek yang diteliti adalah ekspatriat dari Amerika Serikat yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan dalam negeri (Indonesia).Penelitian dibatasi dengan menggunakan Undang-Undang Perpajakan Indonesia tahun 2000 beserta peraturan-peraturan pendukung yang berkenaan dengan pembahasan masalah, dan Internal Revenue Code yang telah diamandemenkan beberapa kali hingga tahun 2002. Pajak yang akan diteliti adalah pajak penghasilan. Penelitian atas pajak penghasilan ini meliputi pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan (dengan tarif pasal 17) dan 26, serta pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Pajak Penghasilan Indonesia Nomor 17 tahun 2000. Aspek pajak yang diteliti menyangkut aspek formal, yaitu berupa formalitas kewajiban pelaporan, dan aspek materiil, berupa isi Surat Pemberitahuan tersebut.Penyelesaian masalah kependudukan ganda ini dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan yang terdapat pada artikel 4 ayat (2) tax treaty yang berisi tentang tie break rule, dan pemberian fasilitas kredit pajak luar negeri oleh Indonesia dan Amerika Serikat.

---

This thesis observes the differences of authority taxation between Indonesia and the United States of America, which cause a double taxation to expatriate from the United States of America who domicile in Indonesia. The observed object is an expatriate from the United States of America, which has done dependent personal services within Indonesia.

This research was limited by using Indonesian Income Tax Statute year 2000 along with regulations respective support with solution of the problem and Internal Revenue Code which have been amendment several times until year 2002. The subject of this research is income tax. Research to the this income tax cover income tax section 21 to the production of employees (with tariff section 17) and 26, and also section 2 sentence (3) and (4) appropriate with Indonesian Income Tax Statute Number 17 year 2000.

This double taxation problem can be solved using article 4 (2) on the tax treaty about tie break rules, and giving a foreign tax credit facility by Indonesia and the United States of America.