Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada medio 1997 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk, tidak terkecuali sektor properti yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Pinjaman modal kerja konstruksi yang diberikan oleh bank kepada perusahaan pengembang menjadi kredit macet. Dalam rangka penyehatan perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana kredit macet dari bank-bank tersebut diserahkan kepada BPPN, selanjutnya BPPN menjualnya melalui pelelangan umum. PT. Caraka Citra Realindo (PT. CCR) adalah salah satu contoh perusahaan pengembang yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit modal kerja konstruksi kepada Bank Tabungan Negara dan piutangnya dialihkan kepada BPPN. BPPN selanjutnya menjual dan mengalihkan piutang PT. CCR melalui Program PPAK I.PT. CLR tidak dapat menjalankan kembali usahanya karena tanah atau lokasi proyek dimana akan dibangun unit-unit rumah masih dibebani Hak Tanggungan yang dipegang oleh pemegang hak tagih. Oleh karena itu PT. CCR dan pemegang hak tagih membuat perjanjian restrukturisasi hutang, dimana PT. CCR akan mengangsur pengembalian hutang kepada pemegang hak tagih dari hasil penjualan unit-unit rumah dan pemegang hak tagih akan melepaskan Hak Tanggungan yang membebankan tanah atau lokasi proyek secara bertahap melalui lembaga roya partial, hal tersebut dilakukan untuk menjamin lebih lanjut pengembalian hutang PT. CCR. Dari kajian hukum terhadap peralihan piutang, metode penyelesaian hutang dan pelepasan hak tanggungan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun dalam kajian hukum terhadap PT. CCR, direksi tidak memiliki kewenangan untuk menjual aset perseroan dan Debt Restructuring Agreement sendiri cacat hukum karena pihak-pihak yang menandatangani tidak memiliki kewenangan penuh.