Dalam seleksi jasa konsultansi atau dikenal juga sebagai tender konsultan, penilaian tertinggi adalah tenaga ahli yang diusulkan. Untuk seleksi jasa konsultansi di Departemen Pekerjaan Umum diatur dengan peraturan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTSIM/2004 meliputi: Standar Dokumen Seleksi, Pedoman Penilaian Kualifikasi, dan Pedoman Evaluasi Penawaran. Dimana peraturan tersebut merupakan implementasi peraturan yang lebih tinggi antara lain UU No: 18/1999, PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, dan Keppres No: 61/2004. Ternyata dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut tidak seiring dengan kesiapan tenaga ahli yang sesuai dengan persyaratan. Sehingga dari pelaksanaan peraturan tersebut timbul kendala baik pada perusahaan konsultan peserta seleksi jasa konsultansi (peserta tender) maupun panitia pengadaan. Kendala pada perusahaan konsultan ini adalah keterbatasan tenaga ahli dalam mengikuti seleksi jasa konsultansi di Departemen Pekerjaan Umum yang diatur dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTS/M/2004. Keterbatasan tenaga ahli ini dipengaruhi oleh 21 faktor secara garis besar adalah perusahaan konsultan, tenaga ahli, peraturan, pajak, sertifikasi keahlian, asosiasi profesi, INKINDO, LPJK, dan pengguna jasa dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Dari 21 faktor tersebut terdapat 5 faktor yang definitif terhadap keterbatasan tenaga ahli yaitu kurangnya kesiapan INKINDO, kurangnya kesadaran pembayaran pajak tenaga ahli, kurangnya sosialisasi dan diseminasi sertifikasi keahlian, keterbatasan dana (biaya tinggi), dan ketidaktahuan tenaga ahli tentang kewajibannya yang berkaitan dengan persyaratan administrasi. Tesis ini membahas tentang faktor-faktor tersebut dalam seleksi jasa konsultansi pada Departemen Pekerjaan Umum yang berpengaruh terhadap keterbatasan tenaga ahli.

---

In selection of consulting services as known as consultant tender, the highest scoring from the process is in proposed experts. For consulting services selection in Ministry of Public Works arranged by regulation Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 2571KPTS/M12004 includes: Standard of Selection Document, Guidance of Qualification Assessment, and Guidance of Proposal Evaluation. Wherein the regulation as implementation from higher regulations such as UU No: 18/1999, PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, and Keppres No: 61/2004. In fact, the implementation of those regulations is not along with consultant readiness in providing experts that appropriate with rule and regulation. From the implementation of the regulations emerge obstacles whether in consulting company as participant of consulting services selection (tender participant) or procurement committee. Obstacles in consulting company are the expert limitedness in following consulting services selection in Ministry of Public Works arranged by Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 2571KPTS/M12004. The expert limitedness affected by 21 factors in major i.e. consultant company, expert, regulation, tax, expertise certification, profession association, INKINDO, LPJK, and owner in this case Ministry of Public Works. From 21 factors there are the 5 definitive factors affect the expert limitedness are lack of readiness of INKINDO, lack of awareness in expert tax payment, lack of socialization and dissemination in expertise certification, budget limitation (high cost), and ignorance of expert about the obligation related with administration clauses. This paper discuss about those factors in the consulting services selection in Ministry of Public Works that affect on the expert limitedness.