Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memunculkan semangat bagi masyarakat di daerah untuk ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Partisipasi daerah yang selama ini terpinggirkan dalam sistem negara yang ?sentralistik? telah menjadikan moment otonomi daerah sebagai waktu yang tepat untuk ikut berperan di dalam menentukan kebijakan nasional.Berdasarkan ketentuan mengenai pemerintahan daerah, kini berbagai kewenangan telah didelegasikan dari pusat ke daerah. Hal ini tidak saja menimbulkan dampak positif, seperti demokratisasi, namun juga membawa kepada kekhawatiran munculnya "negara" dalam negara akibat kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh setiap daerah.Salah satu isu yang menjadi fokus perhatian masyarakat saat ini dalam kaitannya dengan aspek perekonomian adalah belum kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Yang salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan otonomi yang mengesampingkan kepentingan para investor. Keadaan ini diperburuk dengan munculnya peraturan perundang-undangan mengenai dunia usaha yang saling bertentangan dan tidak harmonis. Kota Bekasi menjadi obyek penelitian untuk dapat menggambarkan iklim investasi pasta otonomi daerah.