Dalam pemberian kredit tentunya bank memerlukan jaminan yang kiranya dapat menjamin pelunasan hutang dari debitur atau minimal dapat meminimalisir resiko dalam pemberian kredit dimaksud. Dalam hal ini penulis akan membahas masalah penjaminan pesawat udara khususnya pesawat terbang dan helikopter yaitu terkait dengan masih belum jelasnya penggolongan benda sesuai KUHPerdata dari pesawat udara sendiri, lembaga penjaminan yang tersedia serta belum lengkapnya peraturan-peraturan pelaksana yang ada.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan metode penelitian lapangan. Dari pembahasan yang dilakukan maka dapatlah disimpulkan bahwa pesawat udara khususnya pesawat terbang dan helikopter dapat diberikan suatu exceptional status sebagai "benda bergerak" yang diatur secara khusus dan menamakannya dengan movable property sui generic. Selain itu mengenai Lembaga Penjaminan yang tersedia maka selain dengan menggunakan hipotik sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan maka khusus helikopter juga dapat digunakan Fidusia untuk pengikatan jaminannya. Hal ini dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 3 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Atas praktek penjaminan pesawat terbang dan helikopter dengan menggunakan hipotik yang berlaku saat ini, maka penulis melihat belum menimbulkan suatu hak istimewa yang sebenarnya diharapkan oleh pihak bank selaku kreditur pemegang jaminan.Akhirnya penulis menyarankan kiranya atas pesawat udara khususnya pesawat terbang dan helikopter terkait dengan hipotik sebagai lembaga penjaminan yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penerbangan sesegera mungkin dikeluarkan peraturan pemerintah yang diamanatkan yang mengatur tata cara pendaftaran hipotik sebagaimana dimaksud dan atau diberikannya suatu definsi dan penggolongan yang khusus terkait dengan pesawat terbang dan helikopter. Sehingga nantinya akan memberikan suatu kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan oleh pihak perbankkan selaku pemegang jaminan.