Dengan terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, keadaan perekonomian negara kita porak peranda. Kondisi buruk ini juga berdampak pada dunia perbankan kita. Pemerintah terpaksa menutup beberapa bank yang dinilai tidak sehat, sedangkan yang masih bertahan disarankan untuk melakukan penggabungan (merjer), akuisisi, atau meleburkan diri dengan bank-bank lain agar mampu bertahan. Dengan dilakukannya merjer tersebut jelas ada banyak karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis terhadap hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi karyawan bank-bank yang melakukan merjer dan bagaimana penerapannya di lapangan.Metode penelitian yang penulis tempuh adalah dengan kepustakaan dan juga wawancara dengan sejumlah karyawan beberapa bank yang melakukan merjer. Besar harapan penulis, dimasa mendatang pemerintah kita dapat lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi para karyawan sebagai pihak yang lemah dalam proses merjer bank-bank umum nasional.