Dalam Tesis ini yang mengambil judul "PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH OLEH DEVELOPER (Studi Kasus PT. Piradania di Bekasi)" sebagai salah satu bentuk hukum dalam hukum pertanahan di Indonesia. Dimana dalam pelaksanaannya mempunyai peraturan tersendiri yaitu mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005. Beberapa masalah pokok yang harus diteliti dan memperoleh perhatian dalam kajian tesis antara lain mengenai: Bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan dibangun oleh Perseroan Terbatas PT. PIRADANIA di Bekasi? Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan di bangun tersebut? Terutama pengadaan tanah oleh pihak swasta yang dalam hal ini pihak developer agar menjalankan ketentuan-ketentuan secara efektif sehingga kepentingan perseroan dan kepentingan masyarakat tidak bertentangan.Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif empiris, dengan jenis data primer dan sekunder. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang diharapkan dapat menjabarkan apakah pihak-pihak yang terkait berada dalam posisi yang diperintahkan oleh undangundang. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk dapat mengembangkan lagi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah menunjang, agar lebih dapat diperluas lagi peraturan-peraturan yang tidak memberatkan masyarakat pada umumnya, sehingga di dalam pelaksanaannya di lapangan tidak lagi ditemukan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat umum atau developer dan pemerintah. Dalam Peraturan perundangan-undangan tentang tanah di dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah dalam membuat peraturan, dan perlu pengawasan lapangan yang ketat- oleh pemerintah agar pelaksanaan peraturan jadi efektif seperti yang diharapkan karena pembenahan dalam peraturan pertanahan untuk pemilikan tanah bagi masyarakat umum yang dicanangkan oleh pemerintah adalah sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.