Peran Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian. dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sangat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Perbedaan dan persamaan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian pada zaman Hindia Belanda dengan produk bangsa Indonesia dapat dilihat melalui perbandingan hukum perkoperasian pada kedua zaman tersebut. Identifikasi masalah difokuskan pada pengaturan koperasi pada kedua zaman itu serta peran Notaris dalam membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar pada zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.Metode mempergunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan analisis data skunder dan didukung dengan penilitan lapangan melalui wawancara.Hasil penelitian lnenunjukkan; Pada zaman Hindia Belanda koperasi diatur oleh: Staatsblad 431 Tahun 1915, Staatsblad 91 Tahun 1927, Staatsblad 108 Tahun 1933, sedangkan zaman sesudah kemerdekaan diatur oleh; Staatsblad 179 Tahun 1949, Undang-Undang No. 79 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959, Undang-Undang No. 14 Tahun 1965, Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dan terakhir Undang-Undang no. 25 Tahun 1992 'Tentang Perkoperasian. Peran Notaris dalam pembuatan `Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada zaman Hindia Belanda wajib dibuat oleh Notaris dalam Staatsblad 1915-431, tidak diwajibkan pada Staatsblad 1927-91 dan diwajibkan kembali oleh Staatsblad 1933-108. Sesudah kemerdekaan, sejak tahun 1949 tidak ada lagi kewajiban itu sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/2004 menjadi wajib dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, sebagaimana dituangkan dalam tesis ini.