Dasar dari pelaksanaan bisnis franchising adalah adanya perjanjian. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya. Hal ini yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Dengan keluasan isi perjanjian dan penerapannya maka timbullah pertanyaan mengenai posisi tawar franchisee terhadap franchisor dalam perjanjian franchise, kemudian mengenai perlindungan hukum yang memadai bagi franchisee dalam perjanjian franchise serta pertanyaan mengenai kebutuhan akta otentik dalam perjanjian franchise (Waralaba).Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, dimana yang diteliti adalah ketentuan franchise (Waralaba) berdasarkan literatur yang ada. Penelitian ini dilihat dari sudut bentuknya. adalah penelitian preskriptif karena ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah berkenaan dengan ketidakseimbangan posisi dalam pembuatan perjanjian Franchise (waralaba).Dengan telah adanya perjanjian perjanjian baku yang telah rinci, pihak franchisee hanya dapat menandatanganinya sehingga terjadi ketidakseimbangan posisi tawar. Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum para pihak dalam perjanian franchise maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1997 tentang waralaba maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.259/MPP/KEP/7/1997 tanggal 30 Juli 1997. Kerap terjadi hal-hal yang melanggar PP ini seperti penggunaan bahasa asing dalam perjanjian. Hal ini disebabkan ketidak tahuan para pihak, ataupun memang disengaja demikian untuk menekan pihak franchisee. Tidak jarang pihak franchisor menggunakan jasa konsultan hukum yang juga tidak mengerti mengenai franchise. Dengan perjanjian franchise dibuat secara otentik maka diharapkan pada saat negosiasi dan penandatanganan, Notaris yang menanganinya dapat memberikan masukan dan keseimbangan kedudukan bagi kedua belah pihak. Ditekankan bagi kedua belah pihak sebab seorang Notaris tidak boleh berpihak. Tidak seperti dengan konsultan hukum yang melindungi hanya kliennya, disini yang menjadi klien notaris adalah para pihak sehingga notaris harus dan wajib melindungi para pihak tersebut.