Lembaga Jaminan Fidusia pada awalnya bersumber pada Jurisprudensi, hanya berlaku pada benda bergerak, dan semula merupakan penyimpangan dari gadai yang mensyaratkan adanya penyerahan barang yang dijadikan jaminan (inbezitsteiling) . Fidusia berasal dari hukum Romawi yang dikenal dengan Fiducia cum Creditore contracta. Dalam hukum Indonesia Lembaga Jaminan Fidusia dipandang cocok untuk mengakomodir kebutuhan praktek pengikatan jaminan kebendaan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia itu sendiri, yang semula hanya bersumber pada Jurisprudensi di Negeri Belanda terkenal dengan Bierbrouwerij arrest, sementara di Indonesia mengacu pada arrest Bataafse Petroleum Maatschappij (Hoggerechthoof, 18 Agustus 1932). Dalam perkembangan kemudian objeknya beralih yang semula hanya benda bergerak menjadi termasuk juga benda tetap (tanah dan bangunan) dapat difidusiakan. Ketentuan tersebut dijumpai dalam pasal-pasal tertentu dari Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Kalangan perbankan dan dan para pelaku ekonomi membutuhkan bentuk pengikatan jaminan yang sederhana dan mudah serta aman. Kebutuhan tersebut direspon oleh pembentuk UU dengan menerbitkan U] No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang akan berlaku per 30 September 2000. Segi positif dan negatif dari UU Jaminan Fidusia tersebut gencar didiskusikan oleh pelbagai kalangan terutama kalangan perbankan dan notaris. Tulisan ini ingin mengungkapkan antisipasi apa yang disiapkan oleh kreditur terutama oleh kalangan perbankan untuk melindungi kepentingannya juga antisipasi dari Notaris dan Kantor Lelang Negara