Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia Timur termasuk beberapa negara ASEAN membuat publik memberikan perhatian pada kemampuan neraca pembayaran dan transaksi berjalan. Defisit transaksi berkepanjangan yang berkepanjangan diduga menjadi salah satu penyebab krisis karena defisit tersebut tidak sustainable dan membebani devisa. Pendekatan model intertemporal budget constrain: dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keberlanjutan transaksi berjalan suatu negara. Pendekatan ini melihat hubungan antar waktu antara transaksi berjalan dengan net output dengan memaksimalkan discounted value utility-nya dari fungsi konsumsi yang dibangun.Estimasi bivariat VAR dari pendekatan intertemporal menunjukkan bahwa pada semua lima Negara ASEAN, posisi defisit neraca pembayaran menghasilkan peningkatan net output pada periode berikutnya. Namun pada tahapan selanjutnya, hanya pada kasus Singapura, Indonesia dari Malaysia yang peningkatan net output-nya berpengaruh dalam memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan dengan Singapura yang menunjukkan pengaruh paling kuat. Sementara untuk Thailand, pengaruhnya tidak konsisten dan Philipina tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan kata lain, tidak berlangsung siklus yang mulus dari posisi deficit ke peningkatan net output dan perbaikan posisi transaksi berjalan pada periode berikutnya. Meskipun demikian, kelima Negara ASEAN secara umum menunjukkan posisi transaksi berjalan yang masih sustainable pada sebagain besar periode antara 1966-2004. Posisi yang tidak aman hanya terjadi pada beberapa periode pendek di Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand terutama menjelang krisis 1997/1998. Trade balance menjadi factor penting dalam menentukan keberlanjutan transaksi berjalan. Namun pelajara dari krisis menunjukkan aliran modal jangka pendek yang cenderung massif dan tinggi juga berpotensi membahayakan posisi transaksi berjalan. Posisi transaksi berjalan yang tidak sustainable sekaligus juga menjadi sinyal terjadinya krisis ekonomi terutama disektor eksternal (nilai tukar dan kewajiban luar negeri).