Penelitian yang tertuang dalam tesis ini mengungkap banyak mengenai ketimpangan (disparitas) regional ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia selama 1995-2003. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sangat banyak akan berpotensi besar melahirkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut bisa muncul karena adanya perbedaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) antar regional, kemudian diperburuk lagi oleh minimnya sarana transportasi dan komunikasi antar regional. Faktor lainnya yang sangat besar pengaruhnya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pro-pasar seperti munculnya peraturan atau Perda (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi, ketldak pastian hukum, dan lain sebagainya.Tenaga kerja terdidik (TTD) merupakan kelompok tenaga kerja yang mempunyai potensi dan kemampuan besar menghasilkan output. Kelompok ini merupakan tenaga kerja yang berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan mempunyai tingkat produktivltas tinggl. Kelompok ini semakin menunjukan peranannya daiam perekonomian di Indonesia, terutama periode pasca krlsis dimana recovery perekonomian Indonesia berlangsung. Walaupun jumlahnya relatif tidak banyak, yaitu sekitar 23 persen dari total tenaga kerja Indonesia, hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterkaitan mereka dengan pertumbuhan PDB maupun PDRB propinsi di Indonesia cukup erat.Pengaruh TTD yang cukup signifikan terhadap perekonomian regional ini membawa berbagai implikasi, diantaranya adalah ketimpangan dari sebaran TTD akan berpengaruh pula terhadap ketimpangan perekonomian regional. Ketimpangan yang serius ini terutama muncul antara regional Jawa dengan regional Luar Jawa, atau regional IBB (Indonesia Bagian Barat) dengan regional IBT (Indonesia Bagian Timur).Belajar dari pengalaman sebelumnya, konflik antar daerah sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi, seperti pembagian hasil yang tidak adil, tenaga kerja Iokal banyak menganggur, dan lainnya. Konflik dari masalah ekonomi ini kemudian meluas menjadi konflik sosial, politlk dan budaya, dan pada akhirnya menghasilkan situasi krisis. Konflik ini bukan suatu keniscayaan dan mengakibatkan permasalahan besar dikemudian hari bagi keutuhan NKRI. Oleh sebab itu ketimpangan dalam bidang ketenagakerjaan maupun perekonomian regional seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam meratakan pembangunan di Indonesia.