Sejak tahun 1978 Pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep cost recovery melalui pembangunan jalan tol dan mendorong Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Sampai saat ini sekitar 649,12 km jalan tol telah beroperasi dan direncanakan pembangunan 1.951 km jalan tol. Tujuan dari studi ini adalah untuk mencari skerna KPS yang paling optimum pada koridor Jogjakarta-Solo-Kertsono sebagai bagian dari ]aringan Jalan Tol Trans Jawa dan merekomendasikan strategi ke depan dalam kerangka percepatan pembangunan jalan tol. Studi ini di!akukan melalui kajian literatur, menggali kerangka pengaturan, kebijakan dan isu-isu lain dalam pembangunan jalan tol, analisa kelayakan ekonomi dan keuangan termasuk subsidi serta membangun skema KPS. Analisa ekonomi menunjukkan bahwa semua segmen mempunyai kalayakan tinggi, tetapi hanya segmen Jogjakarta-Solo yang mempunyai kelayakan keuangan memadai dengan FIRR 16.73%. Untuk mendapatkan skema KPS yang optimum ada 7 opsi yang dianalisa dengan memperhatikan aspek kebutuhan dana pemerintah, keterlibatan sektor swasta, kebijakan dan pengaturan dan kepastian dalam proses dsb. Opsi 1- Pemisahan berdasarkan Iingkup, Opsi 2 - Sewa, Oprsi 3- pembanguna oleh Pemerintah, Op[si 4-Pemisahan berdasarkan segrnen, Opsi 5 - Subsidi di muka, Opsi 6 - Service Payment dan Opsi 7 - Kombinasi subsidi di muka dan Service payment. Hasil analisas menunjukkan bahwa Opsi-7 merupakan opsi terbaik untuk dapat dilaksanakan karena dapat meningkatkan partisipasi swasta dan mendorong penerapan KPS di Indonesia, sebagai rekomendasi disebutkan bahwa keberhasilan penerapan opsi 7 perlu dukungan Pemerintah, perturan perundangan dan sosialisasi kepada stake holder.

---

The GOI since 1978 has been employing the cost recovery concept though toll road development and promote Public Private Partnership (PPP) scheme. Recently, there is about 649,12 km operated toll road and 1.951 km planned toll road. The objective of the study is to figure out the optimum PPP scheme of specific corridor i.e. Jogjakarta-Solo-Kertsono as part of the Trans Java Toll Road Network and as well to recommend the next strategy and policy aim at accelerating the toll road development in Indonesia in general. This study conducted through the combination of literature review, explored the existing regulation, pc"iicy and other issues related to toll road development, analysis of economic and financial viability to include subsidy led to proposed alternative PPP scheme option. The economic analysis show that all the segment indicating high economic viability, but only segment Jogjakarta-Solo having good financial indicator with FIRR 16.73%. In attempt to find out the optimum PPP scheme, 7 options have been proposed considering the aspect of required government fund, private sector involvement, policy and legal issues, and certainty in process, etc. Option 1- Separation based on scope of work, Option 2 - Leasing, Option 3 - Construction by government, Option 4 - Separation based on segment, Option 5 - Upfront Subsidy, Option 6 Service Payment as well as option 7 - Combination of Upfront Subsidy and Service Payment. The result of analysis shows that Option - 7 is 1 is likely the best option to be implemented due to private sector involvement and will encourage implementation of PPP in Indonesia. It is recommended that successful implementation of option 7 required government support, relevant regulation and socialization to stake holder.