Hutan Angke Kapuk yang berekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara. Selain berfungsi sebagai hutan juga merupakan daerah tangkapan air, pengendali banjir, pusat keragaman hayati, produsen hasil perikanan sekaligus tempat wisata dan pendidikan.Konversi sebagian kawasan Hutan Angke Kapuk (HAK) menjadi kawasan komersial dan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) berpengaruh terhadap menurunnya kualitas dan fungsi Iingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan dan kewenangan antara pemerintah, pengembang dan masyarakat sekitar.Saat ini pengelolaan Hutan Angke Kapuk berada dibawah dua kewenangan yaitu Pemda Propinsi DKI Jakarta dan Departemen Kehutanan. Namun kondisi hutan yang semakin memprihatinkan dan dampak dari perubahan biogeofisik lahan merupakan tanggung jawab kita semua.Penelitian ini berusaha untuk mencari strategi atau cara terbaik untuk mengelola ekosistem mangrove Hutan Angke Kapuk dengan mendeskripsikan kondisi sosial, ekonomi dan geografi kawasan hutan dan mengeksplorasi persepsi stakeholder dalam rangka pengelolaan Hutan Angke kapuk yang berkesinambungan.Pada penelitian ini pengolahan data menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Penjaringan. Narasumber berasal dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta, BKSDA, BPLHD, KLH, WALHI, PT. Mandara Permai, PT. Murindra Karya Lestari, Camat Penjaringan, Lurah Kamal Muara, dan Lurah Kapuk Muara. Masing-masing satu orang.Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, permasalahan, pelaku perusakan, kendalanya dan alternatif strategi pengelolaan.Permasalahan rusaknya Hutan Angke Kapuk adalah reklamasi, Iahan jadi tambak, pertumbuhan rumah penduduk, tempat pembuangan sampah, dan polusi (pencemaran) air.Para pelaku penyebab rusaknya HAK pemerintah, petambak, nelayan, masyarakat (selain nelayan dan petambak), dan pengusaha real estate. Dengan kendala penegakkan hukum, SDA terbatas, Konflik penggunaan SDA, Tumpang tindih peraturan perundang-undangan, tata ruang yang tidak ramah lingkungan, dan anggaran keuangan yang terbatas.Hasil penggalian opini ahli yang beragam, diolah menggunakan Expert Choice 2000, menyimpulkan bahwa sumber utama rusaknya Hutan Angke Kapuk adalah Reklamasi dan Polusi air. Hal ini menggambarkan bahwa Hutan Angke Kapuk memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi Iingkungan sekitarnya. Pelaku penyebab rusaknya hutan adalah masyarakat sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran kita untuk menjaga Iingkungan dan kurang menyadari arti pentingnya pengelolaan Hutan Angke Kapuk.Kendala utama pengelolaan HAK adalah Iemahnya penegakkan hukum. Menggambarkan kurang konsistennya peran pemerintah dalam memelihara kelestarian hutan.Prioritas strategi utama yang dipilih dalam pengelolaan HAK adalah penataan kembali tata ruang. Strategi berikutnya reklamasi dan yang terakhir status quo. Namun jika ditelaah Iebih dalam, pilihan strategi Iebih bervariasi.Analisis sensitivitas darl permasalahan rekiamasi dan polusi air, tidak merubah urutan prioritas strategi utama yaitu penataan kembali tata ruang.