Ringkasan Eksekutif
Pengelolaan HTI sebagai salah satu sumber daya hutan yang menghasilkan bahan baku untuk industri harus mengacu pada kebijaksanaan pengelolaan hutan sebagai komponen lingkungan hidup, diharapkan terpadu dengan kebijaksanaan pembangunan sektor kehutanan. Industri hasil hutan harus mengoptimalkan pola produksi yang menghasilkan nilai tambah besar namun tetap mempertahankan aspek pengelolaan lingkungan hidup dengan diterapkannya eco-labelling. Suatu HTI akan mempunyai kelayakan untuk dibangun dan diusahakan apabila jelas urgensi dan prospeknya. Oleh karena itu, keberhasilan program pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Nasional berperan sangat strategis dalam upaya menjamin kesinambungan penyediaan bahan baku bagi industri perkayuan, khususnya industri pulp dan kertas di masa mendatang. Kajian kelayakan pembangunan pabrik pulp terintegrasi dengan HTInya yang direncanakan oleh perusahaan kehutanan PT XYZ bekerjasama dengan BUMN Kehutanan berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dapat dikatakan layak dan dapat juga dikatakan tidak layak apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap parameter yang dikaji. Apabila dikaji hanya dari faktor finansial maka pembangunan dan pengusahaan HTI dengan harga jual kayu HPH sebesar USD 22,7/m3 dan kayu HTI sebesar USD 20,9/m3 tidak dilayak diimplementasikan, karena nilai NPV pada discount rate biaya dana proyeknya (cost of capital) bernilai negatif. Besarnya biaya dana pembangunan HTI adalah 11,07 persen, dimana nilai NPV pada discount rate 11 persen adalah sebesar 1.768,6 juta, dan nilai NPV pada discount rate 12 persen sebesar 2.701,8 juta. Selain itu, nilai IRR proyek (10,65%) lebih kecil dari biaya dananya (11,07%) sehingga disimpulkan pembangunan dan pengusahaan HTI ini tidak layak apabila akan dilaksanakan. Namun, mengingat adanya ketentuan apabila perusahaan baru akan mendirikan pabrik pulp harus terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri yang merupakan syarat perijinan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, serta dengan tujuan agar pabrik dalam proses produksinya tidak menghadapi masalah pasokan bahan baku maka pembangunan dan pengusahaan HTI ini mutlak diperlukan. Pertimbangan lain, adalah karena akan diterapkannya era labelling terhadap seluruh produk yang berbahan baku dari alam pada tahun 2000 nanti maka untuk mengantisipasi persyaratan tersebut, perusahaan yang akan mendirikan pabrik pulp oleh Departemen Kehutanan diwajibkan memiliki HPH dan HTI sebagai sumber pasokan bahan baku produksinya. Kajian pembangunan dan pengusahaan HTI ini akan layak secara finansial apabila harga jual kayu minimal sebesar USD 25/m3 baik (untuk kayu HPH maupun kayu HTI. Harga jual kayu ini merupakan harga ketetapan yang diberikan oleh PT XYZ (pabrik) kepada PT SHS (perusahaan pengelola HTI) apabila pasokan kayu yang dihasilkan oleh PT SHS bersumber dari HTI yang dikelola berkesinambungan sebagaimana yang disepakati oleh kedua perusahaan yang bernaung di bawah group usaha yang sama.