Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR telah menyebabkan sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya cabang kekuasaan telah mengalami pergeseran. Di Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang semula berbunyi MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Kini telah berubah MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan Undang-Undang. Dengan perubahan tersebut tidak ada lagi utusan golongan dalam keanggotaan MPR. Dan tidak ada lagi anggota yang diangkat tetapi semuanya dipilih melalui pemilihan umum.Salah satu perubahan penting dalam sistem keparlemenan Indonesia yang telah mengalami perubahan adalah ditetapkannya lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Bab VIIA Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD 1945. Salah satu gagasan dasar pembentukannya adalah adanya keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah yang sebelumnya terabaikan, dan sekaligus memberikan peran yang diberikan kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan untuk masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan daerah. Disamping itu keberdaan DPD dalam sistem parlemen Indonesia adalah dalam rangka untuk menciptakan cheks and balances, mekanisme ini dianut dalam negara demokrasi guna menghindarkan dan mencegah kesewenang-wenangan dari salah satu lembaga negara, selain itu untuk menghilangkan adanya monopoli dalam hal pembuatan Undang--Undang.Dalam hubungan DPR dan DPD, jika DPR memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang sesuai Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi fungsi anggaran dan pengawasan Pasal 20 A UUD 1945 maka DPD memiliki hanya kewenangan yang terbatas mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi daerah, Hubungan pusat dan daerah Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan Perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagai mana...