Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penerapan Pasal 33 UUD 1945 di bidang kelistrikkan dalam kasus permohonan judicial review atas UU No. 20 Tahun 2002 tentang Kelistrikkan adalah tenaga listrik harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri, atau dengan melibatkan modal swasta nasional 1 asing dengan sistem kemitraan yang balk dan saling menguntungkan. Untuk itu, Indonesia perlu memberikan kesempatan yang Iuas kepada swasta nasional atau asing untuk ikut mengusahakan tenaga listrik, mengingat kebutuhan akan energi listrik di Indonesia semakin besar, sedangkan Pemerintah dan PLN kekurangan dana.