Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam bisnis di Indonesia telah ada sejak zaman revolusi kemerdekaan hingga saat ini, pada awalnya hal tersebut dimaksudkan hanya untuk menutupi kekurangan anggaran dari pemerintah serta kesejahteraan prajurit TNI yang tidak dapat dipenuhi dari anggaran saja. Permasalahan timbul ketika lahirnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang mengatur tentang penertiban bisnis militer tersebut. Selanjutnya, titik berat masalah terletak pada penggunaan fasilitas negara oleh badan hukum milik TNI, sehingga tidak jelas aturan, status hukum serta kepemilikan unit usaha tersebut. Pokok permasalahan adalah mengapa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendirikan badan usaha yang menghasilkan keuntungan? dan badan hukum apakah yang sesuai dengan kriteria Undang-undang nomor 34 Tahun 2004? Serta bagaimana status hukum keuangan dalam perseroan yang didirikan oleh TNI? dalam penulisan ini, digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, memakai studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara sebagai alat pengumpulan data, sedangkan studi dokumen tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, lalu setelah dilakukan analisa.Simpulan dalam penulisan ini adalah TNI mendirikan mendirikan unit-unit usaha untuk menutupi kekurangan anggaran yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, sedangkan badan hukum yang sesuai adalah badan hukum yang masih dapat menggunakan fasilitas negara sebagai asetnya, tetapi tetap memberikan keuntungan bagi TNI untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada. Bentuk badan hukum yang cocok adalah Persero. Mengenai status hukum keuangannya, Persero merupakan ruang lingkup keuangan negara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yangmenyatakan kekayaan pihak lain yang menggunakan fasilitas negara merupakan ruang lingkup kekayaan negara. Saran dalam penulisan ini, pembentukan persero hendaknya dilandasi peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah agar dapat menjadi dasar serta memperkuat keputusan pemisahan kekayaan negara yang akan dijadikan aset persero. Terakhir, Solusi penertiban bisnis TNI hendaknya bersifat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah maupun TNI sendiri.