Hukum kewarisan kita berpedoman pada tiga sumber yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam. Adakalanya terdapat benturan kepentingan dalam menerapkan hukum yang beraneka ragam tersebut. Misalnya penerapan hukum waris terhadap muslim yang meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang non muslim. Di sini terdapat kemungkinan untuk menerapkan hukum Islam atau hukum perdata Barat. Apabila masing-masing pihak mengajukan perkara mereka ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan diterapkan. Di dalam tesis ini dibahas mengenai hukum manakah yang paling tepat untuk digunakan dan pengadilan manakah yang paling berhak untuk memeriksanya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan. Karena untuk mendapatkan bahan maupun dokumen diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan atau pusat dokumentasi. Penelitian ini bersifat eksplanatoris, karena dari penelitian ini akan diuji kebenaran putusan pengadilan dari kasus yang dibahas. Kesimpulan penelitian ini adalah apabila pewarisnya seorang muslim, haruslah diterapkan hukum waris Islam terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian yang non muslim tidak berhak menjadi ahli waris, namun mendapat wasiat wajibah dengan jumlah maksimal sepertiga.