RUPS merupakan salah satu organ perseroan yang berfungsi sebagai tempat penyaluran kepentingan para pemegang saham, dalam menyalurkan kepentingan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat dan hasil rapat dijelmakan dalam suatu keputusan, untuk mendapatkan suatu keputusan rapat, salah satu mekanisme rapat yaitu yang diatur dalam anggaran dasar atau UUPT harus terpenuhi, namun demikian adakalanya untuk memenuhi hal tersebut sulit dilaksanakan, oleh karena itu penulis mengambil masalah utama yaitu : 1) Apakah ketentuan korum RUPS yang telah diatur dalam UUPT mutlak harus diikuti oleh suatu perseroan yang akan merubah anggaran dasarnya guna menyesuaikan dengan ketentuan UUPT? 2) Bagaimana peranan peradilan terhadap keputusan RUPS PT. Sindikat Pembangunan Ekonomi yang korumnya menyimpang dari ketentuan UUPT dan sejauh mana kekuatan hukum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, jenis penelitian normatif dan empiris sedang untuk analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Untuk menyelenggarakan RUPS ketentuan UUPT mutlak harus diikuti, namun demikian dalam penelitian terbukti ada perseroan yang menyelenggarakan rapat tidak mencapai korum tetap melanjutkan rapat. 2) Pengadilan Negeri mengesahkan keputusan RUPS PT. Sindikat Pembangunan Ekonomi, dampak Penetapan Pengadilan Negeri secara umum menghemat waktu dan biaya sedangkan kekuatan hukum keputusan RUPS yang ditetapkan Pengadilan Negeri adalah sama dengan kekuatan hukum keputusan RUPS yang korumnya terpenuhi. Kesimpulan utama, kekuatan hukum keputusan RUPS yang ditetapkan Pengadilan Negeri adalah sama dengan kekuatan hukum keputusan RUPS yang korumnya terpenuhi.