Wakaf tunai uang pada dasarnya merupakan salah satu instrumen sosial-ekonomi yang dapat meningkatkan akselerasi pembangunan bangsa dan mengentaskan kemiskinan ?khususnya umat Islam di Indonesia? jika dikelola secara profesional dan efektif oleh lembaga-lembaga pengelola yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Masalahnya adalah banyaknya kendala dalam manajemen pengaturan ?termasuk Undang-undang sebagai dasar hukum utamanya?dan mekariisme pengeloaannya yang belum berjalan sesuai pengaturan yang ada di Indonesia. Saat ini belum ada dan sedang dalam penyusunan rancangan undang-undang wakaf oleh departemen agama. Dalam hal ini didasarkan pada keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Manajemen wakaf tunai pengelolaannya diserahkan kepada badan profesional dalam hal ini Bank Baitul Mal Muamalat atau Bank Syari'ah yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Nasional. Agar pelaksanaan wakaf uang tunai tidak mengalami kendala birokrasi yang korup dan menjadi distorsi yang melumpuhkan perkembangan wakaf itu sendiri, manajeman pengelolaan wakaf tunai uang perlu dilaksanakan oleh suatu badan wakaf nasional sebagai lembaga khusus yang kredibel, yang kinerjanya mendapat pangawasan efektif dari pemerintah dan DPR. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari berbagai nara sumber di Jakarta. Wakaf uang tunai dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, berperan dalam pembangunan pendidikan, sosial dan pembangunan sarana ibadah, pembangunan sarana kemasyarakatan, perbaikan sarana dan sektor ekonomi di Indonesia.