Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan UU No.5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati dan Kepres RI No.100 tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing untuk melindungi kelangsungan hidup sumber daya hayati dari kepunahan akibat kegiatan bioprospeksi yang tidak bertanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik wawancara menghasilkan data primer dan sekunder. Dari kedua jenis data yang dikumpulkan tersebut, maka dilakukan pengolahan konstruksi dan analisis data melalui metode kualitatif. Pada pelaksanaannya perundangan yang ada belum mengakomodir terlaksananya bioprospeksi yang transparan dan bertanggungjawab. Peraturan perundangan dan lembaga-lembaga yang ada belum memadai dan masih tumpang tindih, bahkan peraturan khusus mengenai bioprospeksipun belum ada. Selain itu, kurangnya sosialisasi kegiatan ini menyebabkan tidak efektifnya perundangan yang ada. Untuk itu pemerintah Indonesia sudah saatnya menyiapkan peraturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaan sebagai implementasi di lapangan dari undang-undang mengenai bioprospeksi. Meningkatkan sosialisasi bioprospeksi di berbagai kalangan masyarakat sehingga kesiapan Indonesia mengantisipasi aktivitas ini, akan menjamin keuntungan yang optimal dari komersialisasi keanekaragaman hayati.