Hukum Kewarisan Islam (HKI) adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, atau disebut juga hukum Fara'idh karena adanya bagian-bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu, yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar hak-hak yang seharusnya diterima oleh para ahli waris dapat ditegakkan sesuai dengan bagiannya masing-masing.Terjadinya peralihan hak-hak kebendaan sebagai akibat dari pewarisan ini adalah merupakan peristiwa hukum yang pelaksanaannya memerlukan bukti-bukti otentik yang diakui secara syah dan mempunyai kekuatan hukum. Proses peralihan hak-hak kebendaan tersebut terjadi apabila telah memiliki cukup alasan serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ahli waris adalah pemegang hak yang sah untuk penerima harta peninggalan dari pewaris. Oleh karenanya bukti-bukti itu harus dikeluarkan oleh pejabat umum/instansi pemerintah atau lembaga peradilan yang bewenang menurut undang-undang.Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk mengeluarkan akta otentik, salah satunya adalah akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan (P2HP). Namun demikian akta P2HP yang dikeluarkan oleh Notaris bagi orang-orang Islam masih belum dikenal luas oleh masyarakat. Karena selama ini akta P2HP hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum Perdata Barat. Kiranya sudah saatnya untuk mengadakan reformasi di bidang hukum kewarisan Islam dengan memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menyelesaikan perkara kewarisan bagi orang-orang Islam. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Saat ini yang dibutuhkan oleh para notaris adalah perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga lebih memberikan keyakinan kepada para notaris guna memenuhi jaminan kepastian hukum bagi umat Islam.