Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan mutu pelayanan publik di bidang perhubungan dan transportasi, yang bertujuan untuk kesejahteraan Warga Negara Republik Indonesia, maka perlu ditingkatkan pelayanan jasa perhubungan internasional. Dengan demikian perlu diadakan pembangunan Bandara Soekarno Hatta, untuk itu diadakan Pengadaan Tanah Dalam Rangka Perluasan Areal Bandara Soekarno Hatta. Pengadaan Tanah ini banyak mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya. Hambatanhambatan tersebut ada yang ditimbulkan dari masyarakat dan ada juga ditimbulkan dari Pihak PT.(PERSERO) ANGKASA PURA II selaku pengelola managemen Bandara Soekarno Hatta. Tidak adanya sosialisasi hukum larangan untuk mendirikan bangunan baru setelah ijin lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang ditetapkan Walikota Tangerang menjadi faktor penghambat Pengadaan Tanah. Kondisi sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi faktor dominan lancarnya pelaksanaan pengadaan Tanah Dalam Rangka Perluasan Areal Bandara Soekarno Hatta. Jadi PT.(PERSERO) ANGKASA PURA II harus melaksanakan sosialisasi ulang adanya larangan untuk mendirikan bangunan baru. Dengan demikian dapat tercapai pelaksanaan pengadaan tanah yang sesuai dengan hukum normatif, sehingga pelayanan publik di bidang perhubungan dan trasportasi dapat tercapai yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.