Prinsip otonomi daerah dan investasi menjadi isu penting belakangan ini. Era otonomi itu ditandai dengan pendelegasian kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Fokus sekarang tidak lagi kepada kemampuan pemerintah daerah/lokal di dalam mengelola programnya sendiri, di mana efisiensi dan efektivitas perwujudan pelayanan umum dan persediaan barang adalah satu-satunya kegiatan yang terpenting. Bersamaan waktunya dengan berkembangnya partisipasi masyarakat daerah di dalam pengambilan keputusan, otonomi daerah kemudian menjadi lebih dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan peranan masyarakat di dalam pemerintahan daerah/ lokal.Tiga faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum dapat menciptakan stability, predictability, dan fairness. Stability dan predictability merupakan prasyarat bagi sistem ekonomi apapun untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari langkah-langkah yang diambil, khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertarna kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti perlakuan yang sama dan standar perilaku pemerintah diperlukan untuk menjaga, baik mekanisme pasar maupun mencegah birokrasi yang berlebihan.Otonomi daerah dari sudut ekonomi sama dengan perdagangan babas yang akan memberikan justifikasi ekonomi yaitu memecah konsentrasi ekonomi sehingga peredaran uang tidak hanya terjadi di Jakarta raja melainkan juga di daerah. Pengaturan otonomi daerah dapat membantu mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada daerah melakukan deregulasi untuk menarik investor lokal dan asing. Tidak hanya melakukan deregulasi, investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kepastian di bidang hukum akan memberikan kemudahan bagi perkembangan ekonomi dan membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Semakin besar tingkat kepastian maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil. Begitu pula sebaliknya, kecilnya tingkat kepastian akan mengakibatkan kurangnya minat dalam investasi.Perubahan peranan negara dan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Kecenderungan ekonomi telah menambah perubahan paradigma ideologi. Penemuan teknologi semakin melengkapi globalisasi semua pasar, yang membuat efsiensi, kompetisi dan model pasar bebas menjadi makin penting. Keterbatasan modal dan teknologi yang dimiliki pemerintah menyebabkan dilakukan upaya-upaya untuk menarik para investor agar mau menanamkan rnodalnya di Indonesia.Beberapa daerah sejak bergulirnya era otonomi daerah terlihat berlomba-lomba untuk memperbaiki citra. Terutama meningkatkan dan memperbaiki sistem pelayanan publiknya. Sistem pelayanan satu atap merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi di tingkat lokal. Sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan layanan prima dan bertanggung jawab.