ABSTRAKAkta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan (sengketa) di waktu yang akan datang. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum yang diberikan undang-undang untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga PPAT mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPAT yang melanggar Peraturan Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bilamana dapat dituntut/ditindak secara pidana jika melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan jabatannya, sehingga diketahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum bagi PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.