ABSTRAK
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Momor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Meski peraturan sudah disempurnakan tapi di lapangan masih saja ada kendala-kendala untuk pendaftaran tanah. Di antaranya dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali tanah bekas hak milik adat yang terletak berbatasan dengan kawasan kehutanan di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Banyak bidang-bidang tanah yang letaknya di luar patok bates kehutanan seat peta basil ukurnya di plating di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dinyatakan masuk dalam kawasan hutan dan harus meminta rekomendasi dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif untuk mendapatkan data secara teoritis dari sumber data kepustakaan, dan metode penelitian lapangan (Field Research) dengan cara melakukan pengamatan terlibat dan wawancera dengan masyarakat, tokohmasyarakat serta instansi terkait; tipe penelitian evaluatif karena merupakan suatu kajian studi analisis, dan alat pengumpul data yang dilakukan adalah studi dokumenter (data sekunder) dan studi lapangan (data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama). Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peta-peta kawasan hutan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ternyata peta-peta lama peninggalan jaman Belanda yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di lapangan sekarang; banyak tanah garapan yang terletak di dalam hutan dibuatkan girik dan menjadi batas tanah hak milik adat; adanya pergeseren serta pemindahan patok betas kehutanan balk oleh penduduk maupun petugas lapangan,dan permohonan rekomendasi dari pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Bogor bertujuan untuk menghindari turnpang tindih atau over lapping.