Krisis moneter yang menimpa Indonesia menyisakan masalah berupa terjadinya kredit-kredit yang bermasalah atau macet dalam perekonomian kita yang apabila tidak ditanggulangi dengan sebaik-baiknya akan menimbulkan kondisi perekonomian yang lebih terpuruk lagi karena akan banyak perusahaan-perusahaan yang tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya akibat ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban pinjamannya. untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dimungkinkan dilakukan kesepakatan ulang di antara pihak debitur dan kreditur dengan berbagai kondisi yang menyertai kesepakatan tersebut. Jika dianggap debitur masih memiliki prospek usaha dan bisnis yang dapat dikembangkan maka dapat dicapai kesepakatan baru yang berupa tindakan restrukturisasi.Tindakan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah/macet dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, antara lain dengan penjadualan ulang (rescheduling), penetapan kondisi baru (reconditioning), reorganisasi dan rekapitalisasi (reorganization and recapitalization) ataupun kombinasi dari ketiga bentuk tersebut.Untuk pelaksanaan restrukturisasi tersebut, profesi notaris dituntut untuk dapat mempersiapkan akta yang harus dapat mengantisipasi hal tersebut. Oleh karenanya profesi ini perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai proses restrukturisasi dan akibat hukum dari tindakan tersebut, sehingga notaris dapat mempersiapkan akta restrukturisasi utang beserta seluruh perjanjian pelengkapnya dengan memuat syarat-syarat, ketentuan dan klausula yang berpedoman pads ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, kebiasaan yang berlaku dalam praktek bisnis dan klausula-klausula yang lazim digunakan dalam hukum bisnis yang bersifat internasional, sehingga dengan pemuatan syarat-syarat dan ketentuan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi dan memuaskan kedua belah pihak, yaitu debitur disatu pihak dan kreditur dilain pihak.