Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik diantaranya pemberian ijin termasuk di bidang telekomunikasi yaitu perijinan radio siaran swasta lokal. Dengan semangat otonomi daerah, kualitas pelayanan publik harus memberikan kepuasan dan performansi yang prima. Dalam implementasinya terjadi kendala baik friksi antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan instansi lain seperti KPI mengenai kewenangan perijinan. Kondisi ini merugikan masyarakat karena terjadi ketidakpastian hukum dan pelayanan perijinan terganggu. Pemerintah daerah Jawa Tengah melalui Dinas Hubtel sebagai pemerintah terdekat dengan masyarakat menyelenggarakan perijinan radio siaran swasta lokal dengan tetap berpegang kepada alokasi spektrum frekuensi dari Ditjen Postel sesuai KM 15 tahun 2003 tentang Master plan radio siaran FM. Hal yang melatarbelakanginya ialah untuk mengatasi kevakuman pelayanan publik perijinan radio siaran.Untuk mengetahui apakah pelayanan publik perijinan radio siaran swasta lokal di Jawa Tengah telah sesuai dengan peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, maka perlu mengadakan penelitian penilaian dari tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan. Menggunakan metode performance analysis dan importance analysis untuk mengetahui persepsi seberapa puas dan seberapa penting atribut-atribut suatu suatu jasa pelayanan. Kemudian atribut-atribut tersebut dipetakan untuk melihat pemetaan tingkat kepentingan dengan quadrant analysis. Selain menganalisis itu juga akan dianalisis atribut-atribut kelokalan yang menjadi kekhasan radio siaran lokal.Berdasarkan penelitian diketahui nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 70,95% dengan skala cukup puas kemudian dari aspek lokalitas radio siaran sudah dijadikan sarana aksesbilitas informasi yaitu 45 stasiun radio memberi separuh isi acara daerah, 40 stasiun radio memberikan porsi iklan 75%. Kemudian akses berpengaruh terhadap kemudahan ijin yang diinginkan responden dengan 41 stasiun radio menginginkan perijinan bisa diurus di instansi terdekat.

---

One of the government functions in public services is to give license including license of local private broadcasting radio. The quality of public services should provide good performance as well as satisfaction under the spirit of region autonomy. Unfortunately, there are some obstacles in its implementation among central and region government and other institutions, such as, KPI regarding license. As a result, this condition, of course, becomes disadvantages for society because of its uncertainty in laws and license services. Then, Central Java government via Dinas Hubtel, as the closest government to the society, arranges license of local private broadcasting radio with strictly referring to frequency spectrum from Ditjen Pastel based on KM 15, 2003 regarding master plan of FM broadcasting radio. This is to overcome stuck on public services of broadcasting radio license.

It is necessary to organize assessment of public satisfaction toward services in order to find out whether public services in local private broadcasting radio in Central Java are in line with increasing efficiency, effectiveness, and accountability. This research analyze satisfaction level of radio stations which have got license from Dinas Hubtel using performance and importance analyses methods to find out perception of satisfaction and other important attributes in services of broadcasting radio license. Then, the attributes are mapped to see the map of necessity level by quadrant analyses. It also analyses attributes of local character which becomes the characteristics of local private broadcasting radio.

Based on this research it is found that customer satisfaction index is 70,95% on satisfaction enough scale then radio station broadcasting has already become information accessibility that 45 stations give a half of the program on local program, 40 stations give 75% on advertisement on local content. The accesbility of licensing is important that 41 stations want the radio licensing could be proceed at the- nearest government institution.