ABSTRAK
Kemiskinan merupakan suatu kondisi tertentu yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan. Rumah tangga miskin umumnya memiliki jumlah rata-rata anggota rumah tangga yang lebih besar dibandingkan dengan anggota rumah tangga pada rumah tangga yang tidak tergolong miskin. Keadaan ini diikuti dengan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan kepala rumah tangga serta tenaga kerja yang umumnya bekerja di sektor pertanian.Faktor-faktor seperti pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas, perumahan dan lingkungan merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan rakyat yang diduga mempengaruhi kemiskinan. Sebagian dari usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk kelompok masyarakat miskin. Hal ini dilakukan pemerintah dengan membangun infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih, sarana kesehatan dan sarana pendidikan.Untuk mendukung usaha pemerintah daerah tersebut, pemerintah daerah membuat perencanaan yang akan menghasilkan anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pemenuhan kebutuhan masyarakat dan operasionalisasi struktur yang mendukungnya. Di dalam anggaran pendapatan belanja tersebut terdapat sisi penerimaan dan sisi pengeluaran daerah yang merupakan sejumlah dana yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung urusan pemerintah daerah tersebut.Hipotesa penelitian ini adalah bahwa anggaran pendapatan belanja daerah dan variabel-variabel kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Utara berhubungan signifikan dan negatif dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mengidentifikasi penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, tingkat kesejahteraan rakyat dan anggaran pendapatan belanja daerah per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, 2) Menemukan variabel-variabel utama yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, serta mengukur dan menganalisis pengaruh dari variabel-variabel tersebut, 3) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada temuan yang didapat pada penelitian ini.Indikator kemiskinan yang akan diukur didalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin (P0) dan indeks kedalaman kemiskinan (P1). Kemudian variabel-variabel yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, perumahan dan Iingkungan serta anggaran pendapatan belanja daerah. Seluruh variabel di atas merupakan variabel-variabel yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2002 dan 2003. Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model ekonometrika persamaan linier berganda dengan metode L5 untuk data panel yang merupakan kombinasi cross section untuk 19 kab/kota pada tahun 2002 dan 2003.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan total anggaran pendapatan belanja daerah berhubungan negatif dan signifikan dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Variabel-variabel kesejahteraan rakyat juga berhubungan negatif dan signifikan dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan. Variabel-variabel kesejahteraan rakyat tersebut meliputi persentase penduduk yang buta huruf berhubungan positif dengan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk bekerja pada sektor formal dan persentase wanita berumur 15 - 49 tahun berstatus kawin yang masih mengikuti program keluarga berencana berhubungan negatif dengan persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan.Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah, upaya berupa sosialisasi terhadap pentingnya penduduk memiliki pengetahuan baca tulis, usaha-usaha untuk penyediaan lapangan pekerjaan yang memprioritaskan pada sektorsektor yang mampu menyerap tenaga kerja sektor formal, diperlukannya usaha-usaha pemerintah melalui penyuluhanpenyuluhan tentang pentingnya kesadaran akan kesehatan. Disamping usaha-usaha persuasif tersebut diperlukan juga peran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan penduduk dengan mengoptimalkan sarana dan pra sarana kesehatan.Penelitian ini hanya menggunakan periode waktu dua tahun dan metode analisa regresi yang sederhana serta memiliki keterbatasan dalam hal jumlah variabel-variabel kesejahteraan yang digunakan di dalam model.