Proses prmulihan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang terpuruk akibat adanya krisis national terus diupayakan hingga saat ini, walaupun hasilnya agak tersendal-sendat. Hal ini juga telah menuntut pcmbaharuan dalam sistem dan pola kerja pemerintahan, karena kinerja pemerintahan masa lalu dinilai sangat buruk. Melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang terbentuk dari hasil Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999, proses pembaharuan pola sistem pemerintahan mulai dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Faktor dernokratisasi menjadi karakter khusus yang berpengaruh sangat kuat.Ketika pemerintalian Orde Baru berkuasa, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai bidang, ditata dalam kerangka yang bersifat sentralistik. Proses kebebasan dan pemberdayaan pemerintah daerah maupun masyarakat (publik) terkungkung dalam gaya pemerintahan yang secara tidak langsung mencerminkan gaya pemerintahan yang sangat konservatif dan otoriter. Program-program dan langkah-langkali pembangunan pada masa tersebut didominasi oleh pemerintah pusat, lebih bersifat sekloral. Hal ini berperxganih kuat dan ditiru nleh pemerintahan dibawahnya sampai kepada tingkat kabupaten. Pok ini, seringkali memberikan hasil yang kurang efektif, bahkan terkadang justru menimbulkan pertentangan dengan kepentingan masyarakatnya sendiri yang seharusnya dijadikan subjek pembangunan.Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa Orde Baru, baik di pusat maupun di daerah, prioritasi program-program dan langkah-langkah pembangunan hampir sama sekali tidak terlihat. Banyak orang menyebutnya scbagai' shopping list'psmermtah, ccnderung lebih bcrsifat politis.Dalam upaya pembaharuan, pasca "reformasi", proses pembangunan dihadapkan pada tuntutan untuk lebih memperhatikan kepentingan publik sendiri, serta berbagai faktor penyesuaian lainnya yang akan semakin mendapat perhatian, terutama :- Prinsip ' keseirnbangan', diistilahkan pula sebagai pilar keadilan yang ditopang oleh tiga piiar utama yaihi : kebebasan individu (freedom), tertib sosial (social order) dan pemerataan (equity) '. Artinya bahwa variansi aspek-aspek kehidupan yang makin lebar dan dampak-dampak negatif yang cukup besar dalam perkembangan sosial, budaya, pkonomi, demografi serta geografi menuntut adanya program-program dan langkah-langkah pembangunan yang mampu lebih menyeimbangkan kondisi tersebut. Sehingga mampu memperkecil dampak-darnpak negatif yang akan terjadi. Hal ini sekaligus menjadi prasyarat terjadinya pemberdayaan sosial dan pertumbuhan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bemegara.- Karakter dan kondisi setiap sektor dan wilayah pembangunan akan terus mengalami dinamika perkembangan dari waktu ke waktu. Keterlibatan pt-merintah memiliki intensitas yang berbeda-beda bagi setiap sektor peinbangunan. Di suatu sektor tsrlihat peran swasta telah semakin dorr.inari, namun di sisi lain terdapat pula sektor yang masih merangkak-rangkak memerlukan dukungan keterlibatan besar dari pemerintah.- Seiring dengan itu, DPR hasil Pemilu tahun 1999, telah mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut berintikan tentang perluasan otonomi yang signifikan dalam * Faisal H. Sasri; Reformasi dan Reorientasi Perekonomian Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik, MPKP, 2000 Anatisis Pnoriras Arah Kebijakan, Program cfrai Stralegt Ppnihangiiiinn Paraaisata Kotamadya fjfmdimg penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah bagi berbagai spklor pembangunan, khususnya bagi daerah kabupaten/kotamadya.Dengan adanya berbagai perkembrjigan tersebut, menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah untuk berencana melakukan pengkajian ulang program -program dan langkah-langkah pembangunan sektora! dan perwilayahannya sesuai kewenangannya masing-masing. Juga bagi pemerintah daerah Kotamadya Bandung, hasil kajian ini akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2000-2004 kota Bandung, yang semakin disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sebagaimana yang diuraikan di atas, agar proses pembangunannya semakin terarali sesuai tuntutan masyarakat, lebih efektif dan efisien.Bagi kota Bandung, salah satu program pembangunan sektoral yang menjadi perhatian utamanya adalah subsektor pariwisata. Tuntutan tersebut tidak terlepas dari perkembangan dan potensi subsektor pariwisata di Kotamadya Bandung yang dari waktu ke waktu semakin diandalkan bagi pembangunan daerahnya. Namun juga di sisi lain, pembangunan tersebut tetap harus marnpu mempertahankan nama besar Kota Bandung sebagai kota yang memiliki daya tarik kenyamanan dan keindahan yang digemari banyak orang. Bahkan daerah ini pernah menyandang gelar tennasuk salah satu kota teraman di dunia, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan macanegara (wisman).Pada masa lalu, dirasakan pula, bahwa cerminan preferensi publik cenderung diragukan dalam rumusan rencana arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang tertuang dalam Repelitada Kota Bandung. Kondisi ini harus diperbaiki pada masa yang akan datang, khususnya dalam rumusan Propeda 2000-2004 subsektor pariwisata yang akan disusun. Ancitisis Prioriros Arah Kebijakan, Program dan srratcgi n Pariwisata. Kotamadya Bandung1.2 MasalahDengan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk menyusun Propeda 2000-2004, khususnya subsektor pariwisata, maka diperlukan kajian yang dapat merumuskan prioritasi arah kebijakan pernbangunan pariwisata yang tepat, termasuk berbagai bentuk dan prioritasi program-programnya. Pola kajian tersebut diharapkan dapat mengakomodir berbagai perkembangan tuntutan dan kondisi yang ada, seperti yang diuraikan di atas, terutama : bertumpu pada kebutuhan publik kota Bandung sendiri, faktor "kesetmbangan", karakteristik subsektor pariwisata dan daerahnya, serta kesempatan untuk memanfaatkan peluang otonomi daerah.Untuk itulah, maka kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah bentuk dan prioritasi arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang diperlukan bag! kota Bandung ini. Sehingga diharapkan dengan pola rumusan Propeda pariwisata yang demikian, dapat memberikan arah pembangunan pariwisata yang lebih tepat sesuai tuntutan masyarakat akan demokratisasi.