Keputusan Pemerintahan untuk menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) pada pertengahan tahun 2006 lalu merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan dalam rangka menutupi "Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)" yang tidak lain merupakan bentuk lain dari Surat Utang Negara (SUN) yang dijual secara Ritel kepada Publik. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak terkait dalam transaksi Obligasi Negara Retail (ORI), bisa dilihat berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga-lembaga atau organ-organ yang terlibat pada saat terjadinya transaksi ORI. Organ-organ yang terlibat dalam transaksi di pasar perdana meliputi Pemerintah, Bank Indonesia (central registry), Agen Penjual dan Investor. Sedangkan di pasar sekunder, selain organ-organ yang terlibat di pasar perdana ada juga organ-organ lainnya, yang meliputi Bursa Efek Surabaya (BES), Perusahaan Efek, serta Bank Lembaga Kustodian yang merupakan subregistry dari Bank Indonesia. Sedangkan dukungan hukum bisnis terkait dengan kebijakan penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) oleh pemerintah, meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dukungan hukum bisnis yang cukup baik terhadap penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan penjualan ORI baik itu di pasar perdana maupun di pasar sekunder Oleh karena itu, Pemerintah selaku regulator hendaknya terus memperbaiki dan menambah regulasi-regulasi yang terkait dengan keberhasilan ORI sebagai benchmark investasi masyarakat individual pada umumnya.