Papua merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti pertambangan emas, tembaga, minyak bumi, potensi kelautan, dan hutan. Namun demikian, kondisi kehidupan masyarakat dan perekonomian Papua masih sangat jauh dan kondisi yang diharapkan. Struktur perekonomian Papua selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan, dimana keduanya tidak saling menunjang untuk memperkuat basis perekonomian Papua. Proses transformasi yang diharapkan bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri) maupun sektor tersier (sektor jasa) belum nampak, akibatnya Papua hingga kini masuk dalam kategori wilayah non-industri (non industries region) karena kontribusi sektor industrinya masih kecil. Dengan demikian, perekonomian Papua hingga saat ini masih bertumpu pada sektor primer yang mengandalkan resource based activities yaitu pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.Tujuan peneiitian secara umum adalah menganalisis seberapa besar peranan pembangunan sektor kehutanan terhadap perekonomian Propinsi Papua. Secara spesifik tujuan penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui, (1) berapa besar peran sektor kehutanan terhadap struktur perekonomian Papua; (2) dampak pembangunan sektor kehutanan dalam keterkaitannya dengan output; (3) dampak pembangunan sektor kehutanan dari penciptaan nilai tambah (produksi domestik regional bruto), dan; (4) dampak pembangunan sektor kehutanan terhadap pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Dengan menggunakan model ini dapat digunakan untuk menjelaskan : (1) kinerja pembangunan ekonomi suatu negara seperti distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB untuk tingkat region atau propinsi, konsumsi, tabungan dan sebagainya; (2) distribusi pendapatan faktorial, yaitu distribusi pendapatan yang dirinci menurut faktor-faktor produksi diantaranya, seperti tenaga kerja dan modal; (c) distribusi pendapatan rumah tangga yang dirinci menurut berbagai golongan rumah tangga; (4) pola pengeloaran rumah tangga (household expenditure pattern); dan (5) distribusi tenaga kerja menurut sektor atau lapangan usaha dimana mereka bekerja, termasuk distribusi pendapatan tenaga kerja yang mereka peroleh sebagai kompensasi atas keterlibatannya dalam proses produksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sektor kehutanan cukup berdampak terhadap struktur perekonomian daerah yang meliputi kontribusinya terhadap PDRB, irnpor, dan penyerapan tenaga kerja serta kurang berdampak pada kegiatan ekspor dan pajak di Papua. Berdasarkan nilai multiplier, terlihat bahwa sektor kehutanan memberikan efek multiplier yang relatif besar terhadap penciptaan produk domestik, kenaikan pendapatan faktor-faktor produksi, peningkatan produksi sektor-sektor lainnya serta peningkatan pendapatan masyarakat atau rumah tangga di Papua. Dalam penelitian ini ditemukan pula beberapa masalah seperti ketimpangan pendapatan antara rumah tangga desa dan rumah tangga kota, dan terjadinya illegal logging. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah melalui instansi terkait telah mendirikan wadah koperasi peran serta masyarakat di desa. Wadah ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan rumah tangga di desa dan menjembatani hubungan kerjasama antara masyarakat desa, pemerintah dan pengusaha hutan dalam rangka pengelolaan hutan yang memberikan manfaat kepada semua pihak. Selain itu, penyertaan kepemilikan modal bagi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu cara untuk dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan.