ABSTRAK
Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I) telah berakhir dengan dicapainya kemajuan diberbagai bidang pembangunan. Hasil pembangunan di bidang ekonomi telah menaikan GNP dari US$ 70 pada permulaan PJP I ditahun 1969 menjadi US$ 700 diakhir PJP I tahun 1994. Selama 25 tahun pembangunan nilai ekspor meningkat 43 kali dari US$ 72 juta ditahun 1968 menjadi US$37.2 milyar ditahun 1993/1994.'Kemajuan di bidang ekonomi tersebut dapat dicapai di samping berkat adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan makro ekonomi yang mendukung tentunya juga tidak lepas dari kemampuan pengelolaan perusahaan yang memadai. Di luar konteks adanya pemberian fasilitas yang luar biasa oleh pemerintah kepada sejumlah pelaku usaha selama PJP I, kemampuan pengelolaan perusahaan yang mereka miliki terbukti mempunyai peranan terhadap hasil pembangunan yang dicapai.Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) ini, dimana sistem perdagangan dunia akan semakin bebas, pelaku usaha Indonesia tidak dapat lagi untuk terus mengandalkan perlindungan pemerintah. Orientasi mendapatkan konsensi, proteksi, atau subsidi, harus mereka ubah dengan orientasi meningkatkan kemampuan berkompetisi. Ini berarti bahwa mereka harus lebih meningkatkan kemampuan pengelolaan perusahaan.Pemerintah Renublik Indonesia. Repelita VI. Baku I. Jakarta: Percetakan Neaara RI. 1994. Pada tahap ini studi empiris mengenai kemampuan pengelolaan perusahaan menjadi sangat penting. Studi-studi tersebut dapat memberi pemahaman lebih baik tentang kondisi pengelolaan perusahaan yang selama ini dilaksanakan, dan dengan demikian dapat diperoleh masukan mengenai bagaimana meningkatkannya dimasa yang akan datang. Salah satu aspek pengelolaan perusahaan yang penting untuk ditelaah adalah aspek manajemen keuangan.Studi ini direncanakan untuk meneliti pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia selama ini. Fungsi manajemen keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Informasi tentang pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang telah dilakukan dimasa lalu diperoleh dari laporan keuangan yang setiap tahun diterbitkan oleh perusahaan. Mengingat ada perbedaan mendasar dalam penyusunan laporan keuangan antara perusahaan keuangan dan non-keuangan maka untuk memenuhi standar validitas penelitian maka studi terhadap kedua himpunan harus dilakukan secara terpisah. Studi ini dibatasi untuk meneliti pelaksanaan fungsi manajemen keuangan pada perusahaan-perusahaan non-keuangan saja.1.2. Pendekatan StudiNeraca perusahaan mencerminkan posisi aktiva dan kewajiban-ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Nilai buku jumlah aktiva harus selalu sama dengan nilai buku jumlah kewajiban-ekuitasnya. Aktiva biasa dibedakan menjadi aktiva lancar (kas dan surat berharga, piutang, persediaan) dan aktiva tak-lancar. Sementara itu kewajiban-ekuitas terdiri atas kewajiban lancar (hutang usaha, dan pinjaman jangka-pendek), kewajiban jangka-panjang, dan ekuitas.Informasi komposisi komponen aktiva dan kewajiban-ekuitas merupakan bahan penting untuk memahami pelaksanaan manajemen keuangan perusahaan. Dibanyak kepustakaan teori keuangan modern dijelaskan bahwa dalam penentuan komposisi komponen aktiva dan kewajiban-ekuitas dilakukan secara tidak-terikat. Ketidak-terikatan antara pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan merupakan temuan penting dari studi manajemen keuangan yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller (1958). Walaupun ketidak-terikatan antara pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan telah merupakan asumsi sangat berharga dalam menyederhanakan pengertian keputusan keuangan perusahaan, namun pada kenyataannya studi-studi investasi-pembiayaan tidak mampu membuktikan adanya ketidak-terikatan antara komposisi komponen sisi aktiva dan kewajiban-ekuitas.Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perkembangan studi-studi berikutnya justru diarahkan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan terjadinya kesaling-hubungan antara komponen di dalam kedua sisi neraca Studi semacam ini tidak menggunakan asumsi ketidak-terikatan antara keputusan investasi dan pembiayaan dengan alasan bahwa apabila memang betul keputusan tersebut saling tidak-terikat, keputusan secara simultan dalam periode relatif singkat tetap harus dilakukan karena setiap keputusan investasi harus diikuti dengan keputusan pembiayaan atau sebaliknya. Sejalan dengan arah perkembangan tersebut, maka studi ini pun tidak memakai asumsi ketidak-terikatan antara keputusan investasi dan pembiayaan yang ditawarkan oleh Modigliani dan Miller.