Pada akhir-akhir ini dirasakan sekali oleh banyak orang laju pembangunan ekonomi Indonesia yang begitu pesat tidak dapat dikontribusikan oleh perkembangan dan pembangunan hukum sebagai katalisator penunjangnya. Penulis yang berprofesi sebagai praktisi yang concern pada bidang hukum perbankan (banking Law) menyoroti banyak kejadian-kejadian yang telah menghancurkan bangunan (konstruksi) hukum perbankan. Enam tahun yang lalu di saat industri perbankan Indonesia dilanda oleh berbagai megaskandal yang mengakibatkan hancurnya 64 Bank Umum dan megaskandal itu bernama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Banyak pihak bank pada saat menerima BLBI yang seharusnya dipergunakan untuk mengatasi terjadinya penyerbuan (rush) terhadap keuangan bank itu sendiri, namun justru dimanfaatkan untuk membiayai usaha kelompok atau (group) yang mengakibatkan saldo debet bank tersebut menjadi negatif, bahkan terhadap bank tersebut Pemerintah tetap mengizinkan bank ikut sebagai peserta kliring. Sekalipun pemerintah sudah mempunyai perangkat hukum yang memuat berbagai kepentingan dalam hal pengamanan terhadap bank sebagai diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta ketentuan hukum yang mengatur masalah hukum Jaminan yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, namun upaya baik dan sungguh-sungguh dari Pemerintah, setidaktidaknya telah memberikan tingkat pemulihan ekonomi (economic recovery) dalam rangka meminimalisasikan kerugian negara.Krisis ekonomi khususnya tragedi BLBI yang telah menghancurkan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana pangkal penyebab utamanya adalah maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pada satu sisi dan di sisi yang lain adalah besarnya jumlah hutang pemerintah dan swasta yang nilainya hampir berimbang.