Jumlah Notaris di seluruh Indonesia lebih kurang 6.200 orang. Hukum positif yang mengatur tentang keberadaan Notaris di Indonesia diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad tahun 1860 Nomor 3. Notaris yang beragama Islam dalam menghadapi rakyat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hendaknya melaksanakan ajaran dan syariat agama dalam melakukan mu'amalah atau bisnis dalam kehidupan sehari-.hari, baik antara sesama umat Islam sendiri maupun dengan non Islam seperti telah digariskan dengan jelas dalam Surat Al Baqarah ayat 282. Menurut pasal 24 data. Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang wajibnya Notaris mengenal para penghadap atau para penghadap diperkenalkan kepada Notaris oleh dua orang saksi pengenal, pengenalan mana hanya dapat ada jika memang ada kehadiran para penghadap, dan pasal 28 yang mengatur tentang kewajiban pembacaan akta itu kepada para penghadap dan saksi-saksi oleh Notaris. Pasal 24 dan 28 yang saling berkaitan tersebut apa akibatnya apabila dilanggar oleh Notaris, khususnya dalam kasus yang sampai di Pengadilan. Berkaitan dengan pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh Notaris apa akibat hukum karena melanggar pasal 24 dan 28; setelah membedah kasus dalam tesis ini akibat hukumnya ialah bahwa Akta tidak punya daya bukti formal sehingga akta a quo tidak memiliki kekuatan eksekutorial eks pasal 224 HIR dan konsekuensi yuridis : akta tersebut batal demi hukum. Dengan tidak punya daya bukti, formal maka akibatnya akta tersebut tidak berarti lagi bagi klien yang tentu saja sangat dirugikan. Akibat lain dengan tidak punya bukti formal bagi Para pihak, maka berdasarkan pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, notarisnya yang membuat akta tersebut dapat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan.