Masalah utama yang diteliti adalah tindakan malapraktek jabatan notaris di bidang hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi yang dikupas berdasarkan pandangan juridis normatif dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum, hukum disiplin dan kode etik profesi; sejauh mana hukum disiplin dan kode etik dapat berfungsi sebagai faktor penunjang upaya penegakan, hukum tersebut dan bagaimana standar penegakan hukum yang sebaiknya diperhatikan hakim dalam memutus suatu perkara seorang profesional. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian hukum juridis normatif dengan cara menggunakan data sekunder berupa pemahaman bahan-bahan hukum dan perundang-undangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen/kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Analisa yang diperoleh yaitu perbuatan malapraktek cenderung terjadi karena adanya pergeseran nilai-nilai yang dianut masyarakat sehingga batasan antara yang sifatnya melanggar hukum material tidak jelas. Faktor ketidakmampuan, ketidaktahuan serta kelalaian dapat menjadi pencetus terjadinya malapraktek, hal ini juga disebabkan lemahnya kontrol penegakan hukum dan hukum disiplin serta tidak terpenuhinya standar profesi. Kesimpulan utama adalah notaris sebagai jabatan kepercayaan harus selalu dilandasi oleh kejujuran yang tinggi dan integritas moral yang balk karena jabatan itu menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan. Tindakan malapraktek pada umumnya adalah penyimpangan dari standar profesi sehingga menimbulkan kerugian pihak lain, maka perlu ditegaskan penerapan hukum disiplin dan kode etik secara baik serta perlu adanya standar penegakan hukum yang bersifat baku sehingga hakim dalam menerapkan hukum tidak bersifat juridis dogmatis saja. Peranan Ikatan Notaris Indonesia menjadi jembatan mempererat rasa solidaritas sesama anggota notaris yang mampu mengayomi profesi tersebut.