Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris di suatu wilayah kerja, dimana yang berwenang untuk menentukan formasi tersebut adalah Menteri Kehakiman.Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu tempat harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meminta jasanya, dengan kriteria formasi antara lain: pertumbuhan ekonomi dengan indikasi jumlah bank, developer, pertumbuhan industri, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui upaya peningkatan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri selaras dengan ketentuan jaman, rnaka dikeluarkan SK DirJen DikTi no 78/DIK/Kep/2000, tanggal 7-4-2000, mengenai pengubahan program Spesialis menjadi Magister Kenotariatan, demi perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Notariat, sehingga standar seleksi penerimaan mahasiswa baru perlu segera ditingkatkan, serta meminta kepada pihak penyelenggara pendidikan Notariat agar merasionalisasi jumlah mahasiswa yang diterima, agar disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah Notaris yang banyak, dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat,sejalan dengan banyaknya berdiri praktik-praktik Notaris baru. Oleh karena itu untuk menyiasati kondisi yang sedemikian, sebagian Notaris memasang tarif untuk jasanya dibawah harga standar. Hal tersebut cenderung dijalankan oleh komunitas Notaris yang Notabene adalah sebuah profesi yang memberikan jasa dalam pembuatan akta. Permintaan yang berlebih, dibanding dengan lowongan formasi yang tersedia dapat menimbulkan kesulitan pada saat penempatannya, selain itu juga merupakan suatu pemborosan potensi kaum terpelajar untuk lapangan kerja lain, yang juga membutuhkan keahlian di bidang khusus. Di era otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah daerah bisa memainkan peranan pentingnya dalam membatasi jumlah Notaris yang akan diangkat diwilayahnya. Sistem penempatan Notaris. harusnya jadi wewenang Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, karena kantor wilayah lebih tahu Kebutuhan notaris serta kondisi wilayahnya. Usulan meteri Kehakiman memperbolehkan Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata diharapkan dapat mengarah kepada efisiensi dan efektifitas serta spesialisasi bidang tugas Notaris.