Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besar masih merupakan "produk" pemerintah kolonial Belanda yang kemudian "diterjemahkan" ke dalam perundang-undangan Indonesia. Namun dalam perkembangannya, banyak dari peraturan perundang-undangan tersebut yang sampai sekarang masih dipakai akan tetapi tidak pernah dirubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang. Dan ada juga hal-hal yang dalam praktek sehari-hari sering dipakai namun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satunya adalah pemberian atau pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam beberapa perbuatan hukum seperti dalam pembuatan akta notariil oleh Notaris maupun pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah.Dalam hal ini pokok permasalahanya yaitu apakah pembubuhan cap ibu jarilcap jempol dapat diartikan sama dengan penandatanganan dan sampai sejauh mama pembubuhan cap ibu jarilcap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini meliputi ; tujuan penelitian adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, jenis penelitian adalah deskriptif analisis dengan pendekatan juridis normatif, jenis data yang dipakai adalah data primer berupa hukum positif tertulis dan data sekunder tehnik pengumpulan data adalah studi dokumen dan pengamatan terhadap praktek yang ada.Kesimpulanya adalah pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak pernah diatur secara tegas namun dalam prakteknya sering diartikan sama dengan penandatanganan. Dan dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkannya, maka terlihat bahwa tindakan pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapat diartikan sama dengan tindakan penandatanganan dan hal tersebut dalam prakteknya masih tetap berlaku sampai sekarang, sehingga sudah seharusnya dibuatkan suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.